Dugaan Kongkalikong Penimbunan BBM Subsidi di Tumpang, Kapolsek dan Kanit Reskrim Bungkam

MPI, Malang – Dugaan penyalahgunaan dan penimbunan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi di wilayah Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang, menyita perhatian publik. Bukan saja karena praktik tersebut merampas hak-hak masyarakat kecil, melainkan karena respons dingin dan sikap menutup diri yang dipertontonkan oleh aparat penegak hukum setempat.

Kapolsek dan Kanit Reskrim Polsek Tumpang dinilai sengaja bungkam, memicu kritik tajam dan kecurigaan publik atas komitmen penegakan hukum di wilayah tersebut.
​

Sikap “alergi” terhadap kehadiran media dan upaya konfirmasi jurnalis ini memantik tudingan miring. Sebagai pejabat publik, tindakan memblokir ruang informasi dinilai menabrak asas transparansi dan mencederai amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers serta UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).
​

Bukti A1 Sudah di Tangan, Mengapa Polsek Tumpang Diam?

​Berdasarkan investigasi dan data yang dihimpun tim perwakilan media di lapangan, temuan aktivitas penimbunan BBM bersubsidi jenis solar dan pertalite ini bukan lagi sekadar desas-desus.

Para kuli tinta telah mengantongi bukti-bukti otentik yang sangat matang (A1).
​Data yang telah disodorkan kepada Kanit Reskrim maupun Kapolsek Tumpang meliputi:
​Dokumentasi Visual: Foto dan rekaman video berdurasi panjang yang memperlihatkan secara jelas aktivitas pelangsiran serta penampungan BBM bersubsidi dalam jumlah besar (tonase).

​Barang Bukti di Lokasi: Keberadaan puluhan jerigen berukuran besar serta tandon penampungan tersembunyi.

​Titik Koordinat Akurat: Lokasi absolut yang diduga kuat menjadi gudang penimbunan ilegal di wilayah hukum Tumpang.
​

Anehnya, meski laporan dan bukti-bukti tersebut sudah disodorkan berulang kali, pihak Polsek Tumpang masih bergeming. Tidak ada garis polisi (police line), tidak ada penggerebekan, dan tidak ada statmen resmi. Kondisi ini memicu pertanyaan mendasar dari publik: Ada apa dengan Polsek Tumpang? Apakah hukum tumpul jika berhadapan dengan mafia BBM?

​Perwira Polisi Lain Heran: “Bukti Sudah Lengkap, Tunggu Apa Lagi?”
​Sikap pasif Polsek Tumpang berbanding terbalik dengan pandangan objektif perwira kepolisian di instansi lain.

 

Menanggapi fenomena bungkamnya otoritas hukum Tumpang, seorang Kapolsek berpangkat AKP di wilayah hukum Polres Malang menegaskan bahwa langkah jurnalis dalam menyodorkan temuan sudah sangat tepat dan sesuai prosedur hukum.
​”Wes bener itu mas, konfirmasi terkait temuan lapangan. Tugas media memang mengawal itu,” ujarnya saat dimintai tanggapan oleh awak media, Kamis (4/6/2026) malam.

 

​Lebih mengejutkan lagi, seorang penyidik senior di jajaran Polres Malang secara blak-blakan mengecam dalih “penyelidikan” yang sering dijadikan tameng untuk menunda tindakan hukum jika bukti visual sudah terang benderang.
​”Barang bukti di jerigen sudah jelas ada. Ditambah lagi bukti video dan dokumentasi otentik di lokasi kejadian. Logika hukumnya, untuk apa lagi beralasan melakukan penyelidikan bertele-tele? Seharusnya langsung dilakukan penindakan tegas dan amankan lokasi!” ungkapnya dengan nada heran melalui pesan singkat WhatsApp, Jumat (5/6/2026) sore.

​

Sorotan Tajam: Menakar Sanksi Pidana Mafia BBM
​Kelambanan aparat dalam menyikapi laporan ini dinilai sebagai bentuk pembiaran terhadap kejahatan ekonomi yang luar biasa (extraordinary economic crime). Berdasarkan regulasi terbaru, para pelaku penimbunan dan penyalahgunaan BBM bersubsidi terancam hukuman yang sangat berat.
​Sesuai Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang telah diubah melalui Pasal 40 angka 9 UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, sanksi bagi para pelaku adalah:

Ancaman Pidana Penjara Maksimal 6 Tahun

Sangsi denda finansial maksimal 60 milliar

Dengan ancaman pidana dan denda fantastis tersebut, sangat tidak rasional jika institusi kepolisian di tingkat kecamatan justru terkesan mengulur waktu dan enggan menyentuh para pelaku. Masyarakat berspekulasi, apakah ada “kekuatan besar” atau jejaring perlindungan (backing) di balik lambatnya pergerakan korps baju cokelat di Tumpang.

​Mendesak Ketegasan Kapolres Malang: Copot Pejabat yang Tak Becus!
​Sikap menutup diri yang dipertontonkan oleh Kapolsek dan Kanit Reskrim Tumpang jelas-jelas telah menampar wajah institusi Polri. Di tengah upaya Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menanamkan nilai-nilai POLRI PRESISI (Prediktif, Responsibilitas, dan Transparansi Berkeadilan), perilaku hilangnya responsibilitas dan transparansi di Polsek Tumpang ini adalah sebuah langkah mundur.

​

Gabungan jurnalis, aktivis antikorupsi dari KOMPPPAK (Komunitas Masyarakat Pemerhati Pelayanan Publik Anti Koruptor), beserta elemen masyarakat sipil Malang Raya mendesak Kapolres Malang untuk segera mengambil tindakan konkret:
​Ambil Alih Kasus: Meminta Satreskrim Polres Malang segera mengambil alih penanganan dugaan penimbunan BBM subsidi di Tumpang agar tidak ada intervensi lokal.

​

Evaluasi dan Copot: Mendesak Kapolres Malang untuk mengevaluasi, memeriksa, dan jika perlu mencopot Kapolsek serta Kanit Reskrim Tumpang yang dinilai gagal menjalankan fungsi pelayanan, perlindungan hukum, dan kemitraan strategis dengan pers.

​

Transparansi Publik: Membuka posko pengaduan dan merilis hasil penindakan secara terbuka demi mengembalikan kepercayaan masyarakat Tumpang terhadap institusi Polri.

​

Pers sebagai pilar keempat demokrasi tidak akan tinggal diam. Kontrol sosial akan terus digencarkan secara tajam dan berkesinambungan.

 

Hingga berita ini naik cetak, upaya konfirmasi resmi kepada Kapolsek dan Kanit Reskrim Tumpang tetap dibuka sebagai bagian dari kewajiban beritanya yang berimbang (cover both sides), meski yang bersangkutan masih memilih jalan sunyi di tengah jeritan masyarakat yang kesulitan mendapatkan hak BBM subsidi.

Pos terkait