Dugaan Pelanggaran Berat : Anggota BPD Desa Bunuyo Berinisial NS Disinyalit Terlibat Sebagai Penyedia Barjas

MPI, Pohuwato – Nama anggota BPD Desa Bunuyo, Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato, berinisial NS, mencuat dalam dugaan pelanggaran serius terkait posisinya sebagai penyedia barang dan jasa di desa tersebut. Diketahui, NS memiliki toko atau lapak di Dusun Selatan, tepat di depan kantor Polsek setempat. Rabu (11/12/2024).

Kendati menjalankan usaha tersebut, statusnya sebagai anggota BPD tetap melekat dan menimbulkan polemik yang memancing perhatian publik.

Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 110 Tahun 2016, Pasal 26 ayat (2) huruf e, anggota BPD dilarang keras untuk: “Merangkap jabatan sebagai pelaksana proyek desa atau penyedia barang dan jasa yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa).”

Larangan ini ditegaskan untuk menjaga netralitas, menghindari konflik kepentingan, serta melindungi integritas BPD sebagai lembaga yang seharusnya mengawasi jalannya pemerintahan desa.

Sebagai anggota BPD, NS seharusnya menjalankan fungsi pengawasan, bukan mengambil peran sebagai penyedia barang atau jasa yang berpotensi mendominasi proses pengadaan dana desa. Hal ini memunculkan pertanyaan besar: Bagaimana mungkin pengawas juga menjadi pelaksana? Situasi ini berisiko menciptakan konflik kepentingan dan merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan desa.

Aturan yang tertuang dalam Permendagri bertujuan memastikan bahwa dana desa dikelola dengan transparan dan akuntabel, tanpa ada intervensi dari pihak yang memiliki kepentingan pribadi. Apabila dugaan ini terbukti, NS dapat dikenai sanksi administratif, yang meliputi:

1. Teguran tertulis.

2. Pemberhentian sementara.

3. Pemberhentian tetap sebagai anggota BPD, sesuai  mekanisme yang berlaku.

Publik Desa Bunuyo kini mempertanyakan integritas NS sebagai pengawas dana desa. Banyak yang mendesak pemerintah desa dan Inspektorat Kabupaten Pohuwato untuk segera menyelidiki kasus ini. Langkah tegas dinilai penting agar citra pemerintahan desa tetap terjaga.

Pemerintah Kecamatan Paguat diharapkan segera menindaklanjuti dugaan ini melalui investigasi mendalam. Jika terbukti bersalah, NS harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai hukum yang berlaku. Selain itu, sistem pengadaan barang dan jasa di Desa Bunuyo perlu diawasi lebih ketat untuk mencegah penyalahgunaan wewenang serupa di masa depan.

Apakah ini sekadar isu atau fakta hukum yang kelam? Publik Desa Bunuyo menunggu transparansi dan langkah tegas pemerintah untuk mengungkap kebenaran. Red

Pos terkait