Dugaan Praktik Prostitusi Online di Hotel Golden Sri, Area Marisa

MPI, Pohuwato – 9 April 2025 – Berdasarkan laporan dari media Aktual Gorontalo, terdapat informasi mengenai praktik prostitusi online yang diduga terjadi di Hotel Golden Sri, yang terletak di Desa Palopo, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato. Masyarakat melaporkan adanya aktivitas mencurigakan yang melibatkan penggunaan aplikasi komunikasi daring, khususnya aplikasi populer MiChat, Selasa 08/04/2025

Menanggapi laporan tersebut, tim media melakukan klarifikasi langsung kepada manajemen Hotel Golden Sri. Dalam konfirmasi awal, pihak hotel menegaskan bahwa mereka tidak menerima tamu melalui aplikasi MiChat dan membantah keras keterlibatan dalam praktik prostitusi online. Pernyataan ini disampaikan oleh pemilik hotel, SMS, yang menegaskan, “Tidak ada dan kami membantah adanya indikasi prostitusi online.”

Manajer hotel juga memberikan pernyataan melalui telepon, menyatakan bahwa manajemen tidak akan mentolerir kegiatan semacam itu dan berkomitmen untuk mengambil tindakan tegas jika terbukti ada tamu atau pihak yang terlibat. “Kami akan mengeluarkan mereka jika ada yang terindikasi prostitusi,” ujarnya.

Namun, penting untuk menekankan bahwa praktik prostitusi, baik secara konvensional maupun daring, merupakan pelanggaran hukum di Indonesia, khususnya.

1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang “TPPO”, yang menyatakan bahwa setiap orang yang merekrut, menampung, mengangkut, menempatkan, atau menerima seseorang dengan tujuan eksploitasi dapat dikenakan sanksi berat.

2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana “KUHP” Pasal 296 dan 506, yang mengatur hukuman bagi pihak yang memfasilitasi atau mengambil keuntungan dari praktik prostitusi.

3. Peraturan Daerah “jika berlaku” yang mengatur ketertiban umum, termasuk larangan praktik prostitusi di wilayah tertentu.

Jika dalam proses investigasi oleh pihak kepolisian atau dinas terkait ditemukan pelanggaran terhadap regulasi di atas, Hotel Golden Sri dapat dikenakan sanksi administratif, termasuk kemungkinan *pencabutan izin usaha* berdasarkan Peraturan Menteri Pariwisata tentang Standar Usaha Hotel serta regulasi perizinan berbasis risiko melalui OSS “Online Single Submission”.

Pihak berwenang, termasuk Satpol PP, Kepolisian Resor Pohuwato, serta Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten, diharapkan segera menindaklanjuti informasi ini dengan profesional dan transparan. Investigasi menyeluruh serta keterlibatan semua pemangku kepentingan sangat diperlukan untuk menjaga reputasi daerah dan memastikan industri pariwisata beroperasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Red

Pos terkait