MPI, Tangerang – Pada hari Rabu tanggal (07/08/2025 lalu, wartawan mendatangi proyek pekerjaan pemasangan paving blok di Kampung Kebon, Desa Ranca Iyuh. Namun, diduga proyek tersebut belum dilengkapi dengan dokumen P3 (Pengelolaan dan Pengawasan Pelaksanaan Proyek) yang seharusnya menjadi persyaratan utama sebelum pelaksanaan proyek berjalan.
Ketika awak media menanyakan kepada para pekerja yang sedang bertugas di lokasi tentang siapa yang bertanggung jawab atas pelaksanaan proyek, jawaban yang diterima sangat mengecewakan. Pekerja menjawab tidak tahu, bahkan menyebutkan bahwa tidak ada mandor atau pelaksana yang berada di lokasi saat itu.
Selain itu, saat awak media menanyakan keberadaan papan nama proyek atau dokumen terkait kegiatan proyek, ternyata papan nama tersebut juga belum terpasang di lokasi.
Usaha untuk menghubungi mandor melalui pesan WhatsApp dan telepon juga tidak mendapatkan respons, baik tidak dibalas maupun telepon yang tidak diangkat. Kondisi ini menimbulkan dugaan bahwa proyek tersebut adalah proyek “siluman”—proyek yang dijalankan tanpa pengawasan dan dokumen resmi yang memadai.
Masalah ini semakin menjadi sorotan karena proyek pembangunan infrastruktur semestinya dilakukan dengan tata kelola yang transparan dan akuntabel. Adanya proyek yang beroperasi di bawah radar seperti ini sangat berpotensi merugikan masyarakat dan pemerintah daerah.
Proyek siluman adalah proyek pembangunan yang dijalankan tanpa izin resmi, tanpa pengawasan yang memadai dan kadang tanpa anggaran yang jelas sehingga bisa menimbulkan kerugian negara. Dalam banyak kasus, proyek siluman ini tidak memenuhi standar keselamatan dan kualitas, serta tidak melalui proses perencanaan dan pengawasan yang transparan.
Dalam era keterbukaan informasi seperti sekarang ini, masyarakat berhak tahu terkait proyek yang dikerjakan di wilayahnya. Informasi transparan tentang penggunaan dana, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban proyek harus disajikan oleh pemerintah maupun pelaksana proyek.
Penggunaan teknologi informasi dapat dimanfaatkan untuk menyediakan data terkait proyek-proyek pembangunan agar mudah diakses publik. Hal ini juga dapat mempersempit ruang gerak proyek siluman yang selama ini berjalan tanpa diketahui publik.
Media memiliki peran strategis sebagai kontrol sosial untuk menyuarakan hal-hal yang berpotensi merugikan masyarakat, seperti adanya proyek siluman ini.
Dengan melakukan investigasi dan peliputan yang mendalam, media membantu mengungkap fakta dan menekan pihak terkait untuk bertanggung jawab.
Sementara itu, masyarakat juga harus lebih proaktif dalam mengawasi proyek-proyek di sekitar wilayahnya, dengan melaporkan apabila menemukan indikasi pelanggaran.
Melalui forum komunikasi desa dan pengaduan ke instansi terkait, masyarakat dapat berkontribusi dalam meningkatkan kualitas pembangunan dan mencegah proyek ilegal.
Dugaan proyek siluman di Kampung Kebon RT02/RW01 Desa Ranca Iyuh ini menjadi warning bagi semua pihak agar senantiasa mengedepankan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap kegiatan pembangunan. Proyek infrastruktur yang dikerjakan tanpa prosedur yang benar jelas merugikan banyak pihak, terutama masyarakat yang mestinya menerima manfaat dari proyek tersebut.
(Fadlli Achmads Am/Tim)













