MPI, Madina – Dalam pembentukan kebun TSM (Transmigrasi) di PT Perkebunan Nusantara IV Kebun Timur Batahan I kecamatan Batahan kabupaten Mandailing Natal (Madina) memicu pada beberapa peraturan, terutama terkait penyediaan dan pencadangan tanah melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 3 Tahun 2014 dan kewajiban perusahaan perkebunan untuk memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar.

serta melalui Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 18 Tahun 2021. Perusahaan dengan luas lahan tertentu wajib memiliki Izin Usaha Perkebunan (IUP-B), dan dalam pengajuan izin tersebut, wajib menyertakan rencana pembangunan kebun masyarakat sekitar minimal 20% dari total areal perusahaan.memaknai dalam peraturan tersebut Namlis Siregar kembali sampaikan penjelasannya ke awak media,Minggu (19/10/2025).
“Menela’ah peraturan tentang kebun Transmigrasi Swakarsa Mandiri (TSM) pada proses pembentukannya kami ketahui sebagai berikut:
Pencadangan tanah: Pemerintah daerah melakukan pencadangan tanah yang digunakan sebagai dasar untuk menyusun Rencana Kerja Pembangunan (RKT) dan rencana perwujudan kawasan transmigrasi.
Pengajuan izin: Perusahaan perkebunan mengajukan permohonan Izin Usaha Perkebunan (IUP-B) dengan melampirkan rencana pembangunan kebun masyarakat sekitar.
Pemenuhan kewajiban: Perusahaan wajib memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar minimal 20% dari luas areal yang diusahakan.
Penyerahan kebun: Setelah dinilai sesuai, perusahaan menyerahkan kebun kepada masyarakat dengan disaksikan oleh pemerintah daerah melalui berita acara
Dengan hal-hal tersebut kami duga kuat bahwa PTPN IV Kebun Timur menyimpan sesuatu yang rancu ataupun hal terselubung,”jelas Namlis.
Dengan komitmen lainnya Namlis memaparkan pengharapan kuat mewakili khususnya dari masyarakat Batahan I.
“Dengan kriteria ataupun peraturan-peraturan yang ada sesuai dengan principle Bupati Madina yang telah sampaikan sebelumnya, yang berpihak pada kebenaran dan rakyat.kami menunggu pihak Pemda Madina (Bupati) dapat merealisasikan ataupun dengan tegas dalam proses penerbitan izin HGU PTPN IV Kebun Timur,dengan catatan syarat mutlaknya ditelusuri secara teliti serta profesional,”tambah Namlis.
Pada momen yang lama mengendap ini yang belum muncul ke permukaan keabsahannya,masyarakat Batahan I mengharapkan komitmen tegas pihak Pemda Madina (Bupati) demi menjaga tumbuhnya pola-pola tersendiri versi baru ataupun mengharapkan solusi pada tingkat-tingkat berikutnya.
(S.Nasution)













