Patroli Indonesia | Tangerang Selatan – Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Kota Tangsel menggelar diskusi public dengan menyoroti kebijakan pembangunan Kota Tangsel pada Selasa, (26/4/2022), pukul 13.00 WIB secara daring dihadiri dari berbagai kalangan warga Tangsel, acara ini bertujuan sebagai bentuk kritis IMM Tangsel dalam memperingati satu tahun kinerja Benyamin-Pilar yang sebelumnya kita sudah mengadakan diskusi public pertama perihal hal tersebut pada 15 April 2022 lalu.
Hadir dalam Diskusi public kali ini Julham Firdaus Sebagai narasumber dari Anggota DPRD Kota Tangsel yang memberikan pandangan bahwa Kota Tangsel yang Cerdas merupakan Kota yang selalu memperhatikan drainase bukan kota yang membangun permasalahan Kembali.
Lebih lanjut disampaikan oleh Julham mungkin ini yang diharapkan oleh Pemerintah daerah (Pemda) untuk selalu mendapat anggaran pembangunan dan menyerap anggaran sebagai bentuk realisasi anggaran.
“Belum modern karena dianggap belum dapat optimal dalam penyelenggaraan digitalisasi oleh Pemerintah Daerah, Informasi public yang layak belum mampu menyokong kebutuhan masyarakat yang memadai sehingga Tangsel belum berhasil menjadi kota yang modern.” Ucap Julham.
Dalam proses pembangunan kota seharusnya Tangsel dapat memberikan pembangunan yang optimal dan memadai bagi warganya, karena 80% Kota Tangsel dibangun oleh pengembang berarti sisanya dibangun oleh Pemerintah Daerah yang belum dapat dioptimalkan juga karenanya Tangsel dianggap sebagai kota auto pilot.
Akhirnya Tangsel hanya ada sebatas formalitas dalam penyelenggaraan Pemerintahan karena masih berada dalam bayang-bayang pemilik modal, belum dapat mandiri secara otonom dalam mengurusi sebuah daerah otonom yang baru berdiri tahun 2008.
Selaras dengan Athari Farhani selaku Direktur Eksekutif Jurist Police Institute (JPI) bahwa dalam rangka perencanaan pembangunan kota prinsip yang harus diikuti adalah partisipasi masyarakat luas bukan sebatas golongan/kelompok modal, karena akan melanggar hukum/aturan yang berlaku.
Pemerintahan Daerah yang baik adalah yang mengikuti prinsip otonomi daerah yaitu menegakan peraturan dan meningkatkan jumlah partisipasi aktif dalam proses perencanaan sampa dengan pengawasan yang tertuang dalam PP Nomor 45 Tahun 2017.
Athari menjelaskan kriteria pemerintahan yang baik merupakan pemerintah yang melibatkan secara langsung partisipasi masyarakat dalam segala urusan pemerintah baik dalam pengambilan keputusan secara langsung atau melalui Lembaga, penegakan hukum dan aturan harus diterapkan secara adil dan tegas, transparansi harus menjadi gerbang informasi dalam mengakses segala kebutuhan rakyat dan kegiatan secara keseluruhan pemkot, responsive, keadilan, efektifitas dan efisiensi, Akuntabel dan visi strategis membuat pemerintah dapat mengantisipasi perubahan.
Yang menjadi point penting dalam proses pembangunan adalah masyarakat bukan sebatas objek pembangunan melainkan subjek yang dapat berperan aktif dalam perencanaan sampai ke pengawasan sehingga menciptkan perencanaan yang partisipatif berkualitas, serta peraturan yang masih kacau sering kali berbenturan yang disebabkan oleh factor politik ketimbang factor teknis.
Djoni Gunanto mengungkapkan kembali permasalahan pembangunan Kota Tangsel adalah pengangguran, kemiskinan, ekonomi dan Tata Kelola Pemerintahan yang masih jauh dipandang tidak selaras dengan kebijakan pembangunan kota untuk meningkatkan kesejahteraan social, meskipun masuk dalam prioritas pembangunan hal tersebut belum dapat mengentaskan kemiskinan.
Dalam tahapan kebijakan public Djoni menjelaskan bahwa Langkah pertama dalam mengevaluasi kebijakan adalah dengan mengidentifikasi tujuan program yang akan dievaluasi, kedua analisis terhadap masalah, deskripsi dan standarisasi kegiatan, pengukuran terhadap tingkatan perubahan yang terjadi, menentukan penyebab terjadinya masalah dan menentukan indicator terhadap sebuah dampak.
IMM Tangsel diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran dalam bentuk Rancangan jangka pendek, menengah, dan Panjang secara akademis dengan tentunya observasi dan penelitian yang matang. Bukan hanya dapat bercerita dan melukis kata kata melainkan memiliki kontribusi besar bagi daerah.
Nur Muhamad Iqbal selaku Ketua Bidang Hikmah IMM Tangsel menjelaskan kegiatan diskusi public ini merupakan sebuah agenda program kerja Bidang Hikmah dalam menyikapi setiap persoalan daerah dan dapat memberikan kontribusi pemikiran dan aksi kepada Pemerintah Daerah serta terus aktif berpartisipasi dalam proses perencanaan kota sampai dengan pengawasan kebijakan yang diturunkan lewat program-program pemerintah daerah.
(Ce2p)













