FKBP3N DPD Kabupaten Ciamis, Melakukan Audensi dengan DPRD 

MPI, Ciamis Jawa Barat – Forum Komunikasi Bantuan Polisi Pamong Praja (FKBPPPN) DPD Kabupaten Ciamis pada hari Senin, tanggal 24 Februari 2025 telah melakukan audiensi dengan DPRD Kabupaten Ciamis, BKPSDM Kabupaten Ciamis dan, Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Ciamis.

Ada lima poin tuntutan dari Honorer Satpol PP Kabupaten Ciamis :

1. Melakuakan penghitungan kembali jumlah ideal anggota Satpol PP di Kabupaten Ciamis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;

2. Tidak boleh mengangkat/memasukan tenaga Honorer baru atau nama yang lainnya sesuai amanat Undang-undang Nomor 20 tahun 2023 (Pasal 65);
3. Memberikan Formasi PPPK dengan jumlah Honorer Satpol PP yang terdata di Data Base BKN di tahun anggaran 2025 sesuai Kualifikasi Pendidikan yang
ada merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 60 Tahun 2012, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 dan, Surat edaran Menteri Dalam Negeri nomor 300.5.6/e.1141/BAK tanggal 14 Oktober 2024;

4. Mendiskualifikasi pelamar yang bukan Honorer Satpol PP Kabupaten Ciamis di Penerimaan seleksi PPPK tahap II sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Tidak akan memasukan Non ASN dari pengadaan PPPK tahap II yang menyandang status jabatan Pranata Trantibum di luar Non ASN/Honorer SATPOL PP bila mana terdapat formasi khusus untuk SATPOL PP.

Dalam audiensi tersebut Semmy Afrisa, SH sekalu kordinator sekaligus Ketua DPD FKBPPPN bertanya dengan adanya honorer dari OPD lain bisa lolos administrasi di seleksi PPPK tahap II di jabatan Pranata Trantibum padahal di KepmenpanRB 374 poin 7 di sebutkan harus memiliki pengalaman minimal 2 tahun. sedangkan pihak BKPSDM Kabupaten Ciamis menjelaskan terkait Honorer dari OPD lain yang bisa masuk jabatan Jabatan Pranata Trantibum seperti penjaga sekolah dikarenakan adanya pengaman aset.
Sedangkan tupoksi jabatan Pratana Trantibum adalah “Melakukan kegiatan penegakkan Peraturan Daerah, penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman masyarakat sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas.”
Disini kita bisa melihat bahwa tugas pokok dan fungsi jabatan Pranata Trantibum tidak bisa di duduki oleh pelamar dari OPD lain baik honorer Penjaga Sekekolah maupun honorer Pemadam Kebakaran dikarenakan pelamar dari OPD lain tidak mempunyai pengalaman dalam hal penegakan Perda, ujar Semmy.

Dan DPD FKBPPPN Kabupaten Ciamis pun sangat menyayangkan terkait statement Sekban BKPSDM Kabupaten Ciamis yang menganggap DPD FKBPPPN “So Jago”.
Semmy menjelaskan kepada media “Kita bukan sok jago, tetapi kita yang tergabung di FKBPPPN seluruh Indonesia tahu akan peraturan perundang-undangan. Dan kita hanya menuntut Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis menjalankan peraturan yang berlaku seta memprioritaskan dan memberikan formasi sesuai jumlah honorer yang ada di Satpol PP Kabupaten Ciamis sebanyak 55 formasi sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang ada merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 60 Tahun 2012, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 dan, Surat edaran Menteri Dalam Negeri nomor 300.5.6/e.1141/BAK tanggal 14 Oktober 2024 .”

Penulis : Edo Mengabarkan

Pos terkait