MPI, Pohuwato – Gorontalo, 03-01-2025 – Sosok IR, yang sebelumnya dikenal sebagai aktivis lingkungan vokal dalam menyuarakan penolakan terhadap kerusakan lingkungan di wilayah tambang, kini menjadi sorotan. IR diduga terlibat sebagai pengelola sekaligus pendana kegiatan tambang emas tanpa izin (PETI) di wilayah Dengilo, Kabupaten Pohuwato.
Seorang penambang yang tidak ingin disebutkan namanya mengungkapkan keterlibatan IR secara langsung. “Benar, IR merupakan pengelola dan pendana lokasi PETI milik KB,” ungkapnya. Lebih lanjut, IR disinyalir menggunakan alat berat berupa ekskavator untuk mendukung aktivitas tambang ilegal tersebut, berdasarkan kesaksian sejumlah pihak di lokasi.
“Dari Aktivis Lingkungan ke Pelaku PETI”
Perubahan sikap IR mengejutkan berbagai kalangan. Sebagai aktivis, IR dahulu dikenal gencar menolak keberadaan tambang yang merusak ekosistem. Kini, dugaan keterlibatannya sebagai pelaku usaha tambang ilegal justru bertolak belakang dengan perjuangannya di masa lalu.
Aktivitas tambang ilegal ini menjadi ancaman serius bagi lingkungan, terutama karena menggunakan alat berat yang menyebabkan kerusakan ekosistem hutan dan lahan di wilayah Dengilo. Selain itu, praktik PETI juga berisiko mencemari sumber air dan tanah akibat penggunaan bahan kimia berbahaya seperti merkuri.
“Regulasi yang Dilanggar”
Indonesia memiliki berbagai regulasi ketat untuk mencegah dan menindak tambang ilegal, antara lain:
“Pasal 158 UU Minerba” Ancaman pidana hingga 5 tahun penjara dan denda maksimal Rp100 miliar bagi pelaku tambang tanpa izin.
“Pasal 161 UU Minerba” Sanksi serupa juga berlaku bagi pihak yang membiayai atau memfasilitasi tambang ilegal.
“UU No. 32 Tahun 2009” Ancaman pidana hingga 10 tahun penjara bagi pelaku yang menyebabkan kerusakan lingkungan.
Sanksi tersebut diperkuat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, yang mengatur tentang pengawasan ketat terhadap kegiatan pertambangan.
“Tantangan Penegakan Hukum”
Meski regulasi jelas, penegakan hukum terhadap tambang ilegal sering kali menghadapi kendala. Di antaranya adalah:
Minimnya pengawasan di lokasi tambang terpencil seperti Dengilo.
Desakan ekonomi masyarakat lokal, yang menjadikan tambang ilegal sebagai sumber penghidupan.
Pemerintah dan aparat penegak hukum diharapkan segera bertindak untuk menutup aktivitas tambang ilegal tersebut dan membawa pelaku ke jalur hukum. Penegakan hukum yang tegas diperlukan agar praktik tambang ilegal tidak semakin meluas.
“Seruan untuk Penyelamatan Lingkungan”
Kasus ini menunjukkan ironi besar di mana seorang mantan aktivis lingkungan kini justru diduga menjadi bagian dari masalah yang dulu ia lawan. Masyarakat dan organisasi lingkungan diharapkan bersatu untuk mendorong pengawasan ketat dan transparansi dalam penindakan aktivitas tambang ilegal.
Pemerintah juga perlu menggalakkan program pemberdayaan masyarakat lokal melalui izin resmi seperti Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) agar kebutuhan ekonomi masyarakat terpenuhi tanpa merusak lingkungan.
Akankah IR menghadapi konsekuensi atas dugaan keterlibatannya? Ataukah ini menjadi satu dari sekian banyak kasus tambang ilegal yang sulit disentuh hukum? Waktu yang akan menjawab. Red













