Sragen, MPI — Kasus yang menimpa seorang guru YP, kembali mencuri perhatian. Setelah audiensi pertama digelar pada awal November lalu, Komisi IV DPRD Kabupaten Sragen kembali mengadakan audiensi lanjutan pada Selasa, 11 November 2025, di Ruang Serbaguna I DPRD Sragen.
Audiensi ini menjadi tindak lanjut dari pertemuan sebelumnya yang melibatkan Yayasan Dian Dharma TK Pertiwi 21.1 Setda Kabupaten Sragen, dengan fokus membahas dinamika yang muncul di lingkungan pendidikan. Pertemuan kali ini diwarnai dengan petisi dukungan terhadap Guru YP, yang ditandatangani puluhan guru dan wali murid sebagai bentuk keprihatinan sekaligus seruan agar proses hukum berjalan adil dan transparan.
Komisi IV DPRD Sragen membuka ruang dialog untuk mendengar langsung pandangan dari berbagai pihak, Sekretaris daerah Kabupaten Sragen, Dinas DPPKBP3A Sragen, Dinas Sosial Sragen, Dinas Pendidikan, Kabag. Hukum Setda Sragen, lembaga pendidikan, pendamping hukum, maupun perwakilan masyarakat. Langkah ini bentuk pengawasan legislatif terhadap isu pendidikan dan perlindungan profesi guru, tanpa mengabaikan hak-hak korban dalam proses hukum yang sedang berjalan.
Pendamping hukum Guru YP, Ali Muqorobin, S.H., M.H., menyampaikan agar penegakan hukum dilakukan secara proporsional dan berdasarkan fakta objektif. “Ada jeda waktu cukup lama antara kejadian dan pelaporan. Selama 14 tahun Pak YP mengabdi sebagai guru, tidak pernah ada catatan pelanggaran. Ia dikenal disiplin dan memahami betul SOP sekolah yang melarang guru laki-laki menceboki murid perempuan. Itu sudah menjadi norma etika profesi yang beliau jalankan,” jelasnya.
Menurutnya, klarifikasi faktual penting dilakukan agar tidak menimbulkan persepsi keliru. “Jika peristiwa benar terjadi di sekolah, semestinya ada tanda-tanda atau laporan langsung saat kejadian. Selama jam belajar, tidak ditemukan indikasi mencurigakan. Fakta ini perlu diuji secara hukum dengan hati-hati dan profesional,” tegas Ali Muqorobin.
Sementara itu, Ahmad Fauzi, S.H., M.H., pemerhati hukum sekaligus Ketua Kantor Hukum Panglima Justisia Sragen, berharap proses hukum berjalan seimbang antara penegakan keadilan dan penghormatan terhadap nilai kemanusiaan. “Kami berharap Pak YP mendapatkan keadilan yang proporsional. Tahanannya bisa dialihkan menjadi tahanan kota atau tahanan rumah sambil menunggu proses pengadilan. Ini bentuk penghormatan terhadap hak asasi dan profesi beliau sebagai pendidik,” ujar Ahmad Fauzi.
Ia menegaskan, upaya mencari keadilan tidak boleh mengesampingkan rasa hormat terhadap profesi guru.
“Guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Terlepas dari proses hukum yang sedang berjalan, negara perlu tetap memberi ruang penghormatan terhadap pengabdian mereka, dengan tetap menjunjung asas praduga tak bersalah,” tambahnya.
Seiring berlangsungnya audiensi, dukungan moral terhadap Guru YP terus mengalir dari berbagai kalangan. Para guru, wali murid, dan pemerhati pendidikan menyerukan agar kasus ini ditangani dengan objektivitas, empati, dan penghormatan terhadap semua pihak, baik korban maupun terdakwa. Mereka menekankan pentingnya keadilan yang berimbang melindungi hak anak, sekaligus menjaga martabat guru sebagai pendidik.
Penulis: Sukamdi, Media Patroli Indonesia I Biro Sragen














