MPI, JAKARTA – Achmad Sujana selaku Sekretaris Jenderal (Sekjen) dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Aliansi Wartawan Independen Indonesia (AWII) menyoroti hal yang menjadi dugaan Cacat Hukum yang dilakukan Pihak Kejari Palembang.
“Ya harusnya jangan langsung tindakan penahanan, ini kan masih dugaan dan ada upaya-upaya pembelaan hukum.” Ucapnya.
Disimak dari Legal Opini atas Pembelaan Perkara Dugaan Tipikor PMI Palembang. Achmad Sujana yang kerap disapa Bang Joe’na ini mempertanyakan langkah Pra Peradilan yang tengah diajukan oleh Tim Pembela Hukum dan pertanyakan hak atas Pembelaan hukum yang seharusnya dapat diterima dan dikaji kembali oleh Kejari Palembang, Sumatera Selatan.
“Sebaiknya Dugaan terkait Tipikor juga bisa diberikan hak-hak atas pembelaan.” Imbuhnya di Jakarta, Minggu (4/5/2025).
Dirinya pun meminta pemaparan Tegas dan Jelas dari pihak Pembela Hukum.
Ini paparan pendapat hukum atas Pembelaan Hukum terkait Dugaan Kasus Tipikor PMI Palembang, sebagai;
LEGAL OPINION
Pendapat Hukum
1. PMI adalah Perhimpunan Nasional yang berdiri atas dasar perikemanusiaan dan sukarela dengan tidak membeda-bedakan Bangsa, Golongan dan Paham Politik. PMI adalah Lembaga Sosial nirlaba yang keberadaannya diakui secara internasional. (AD ART PMI BAB 1 ketentuan Umum Pasal 1).
2. PMI merupakan Lembaga yang Independen serta berstatus sebagai organisasi Masyarakat, yang terikat dengan Prinsip prinsip Dasar Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Internasional : Kemanusiaan, Kesamaan, Kenetralan, Kemandirian, Kesukarelaan, Kesatuan dan Kesemestaan. (Mukadimah AD ART PMI).
3. Pada Tahun 2019, Ibu Fitrianti Agustinda terpilih menjadi Ketua PMI periode tahun 2019 s.d. tahun 2024. Surat keputusan Pengurus Palang Merah Indonesia Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 03/KEP/PMI.SS/XI/2019 Tentang Pengurus Palang Merah Indonesia Kota Palembang Masa Bakti Tahun 2019-2024. (SK Pengurus PMI Kota Palembang terlampir).
4. PMI Kota Palembang menerima dana Hibah Tiap Tahun dan dikelola oleh sekretariat dan markas PMI Kota Palembang yang beralamat di Jalan Cempaka Dalam No.42A Kelurahan 26 Ilir Kecamatan Bukit Kecil Kota Palembang.
Dana Hibah PMI diverifikasi oleh Dinas Kesehatan, Inspektorat dan di Audit BPK RI telah sesuai penggunaanya sesuai ketentuan dan tidak ada kerugian Negara.
Hibah tahun 2021 NPHD Rp. 1.001.559.500, Realisasi Rp. 985.799.985
Hibah tahun 2022 NHPD Rp. 1.063.190.000, Realisasi Rp. 934.203.674
Hibah tahun 2023 NHPD Rp. 1.378.689.000, Realisasi Rp. 1.117.089.247
Hibah tahun 2024 NHPDRp. 1.402.185.000, Realisasi Rp. 391.860.020 per 11 Juli 2024
(Data terlampir hasil LHP Audit BPK RI tahun 2023).
5. PMI Kota Palembang memiliki Unit Pelaksana Teknis yaitu Unit Donor Darah yang selanjutnya disebut UPT UDD yang beralamat di JL. Srijaya KM 5,5 Kelurahan Srijaya Kecamatan Alang Alang Lebar Kota Palembang sebagai unit yang Mandiri dan melaksanakan kebijakan untuk mengelola pendanaan secara swakelola, memberi kontribusi bagi kegiatan PMI dan memberi pertanggungjawaban kepada pengurus
sesuai Anggaran Dasar PMI BAB XXI Pasal 95 tentang Unit Pelayanan Teknis.
6. UPT UDD PMI Kota Palembang sebagai unit usaha mandiri PMI Kota Palembang. Dalam melaksanakan kegiatannya TIDAK menggunakan Dana hibah baik APBD, APBN ataupun sumbangan dana dari manapun.
Dana yang dikelola secara swakelola oleh UPT UDD PMI Kota Palembang adalah Biaya Pengganti Pengolahan Darah (BPPD) yang besarannya Rp.360.000 perkantong darah sesuai SK Pengurus Pusat PMI No. 017/KEP/PP PMI/2014 tentang Penetapan BPPD UDD PMI tertanggal 22 Januari 2014 dan Surat Pengurus Pusat PMI No. 0144/UDD/I/2014 tanggal 27 Januari 2014 perihal BPPD tahun 2014.
Karena BPPD ini tidak bersumber dari keuangan negara maka tidak diaudit oleh pemerintah dan negara (SK Pengurus Pusat PMI terkait UDD terlampir).
7. Mekanisme Dana Mandiri UPT UDD Kota Palembang.
a. Ketika seseorang individu/kelompok ingin mendonorkan darahnya secara sukarela untuk disumbangkan bagi yang membutuhkan, mereka dapat datang langsung ke UDD atau petugas UDD yang datang untuk pengambilan darah.
b. Darah kemudian diperiksa dari penyakit menular, jika sehat lalu diolah secara teknis di laboratorium sesuai standar sertifikasi Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB), produk darah lalu di simpan di Bank Darah UDD untuk kemudian didistribusikan ke Bank Darah Rumah Sakit atau Fasilitas kesehatan.
c. Darah adalah GRATIS, tetapi ada biaya proses pengolahan darah sehingga siap
ditransfusikan ke pasien di rumah sakit atau fasilitas Kesehatan. Biaya ini ditagihkan kepada Rumah Sakit atau fasilitas Kesehatan dan disebut Biaya
Pengganti Pengolahan Darah (BPPD).
d. BPPD dibayarkan dari Rumah Sakit kepada UDD PMI Kota Palembang dituangkan dalam Naskah kesepakatan atau MoU antara RS dengan PMI (Dalam hal ini diwakili UDD PMI).
8. Pada tanggal 24 Juli 2024 Fitrianti Agustinda mendapatkan panggilan untuk dimintai keterangan oleh pihak kejaksaan negeri Palembang terkait Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Dana Hibah dan Biaya Pengganti Pengolahan Darah pada
PMI Kota Palembang periode 2020 s/d 2023 (surat Panggilan terlampir).
9. Penjelasan Fitrianti Agustinda ke penyidik terkait Dana Hibah PMI Kota Palembang benar adanya, dana hibah diterima dan dikelola oleh Kantor Sekretariat dan Markas PMI Kota Palembang. Sesuai laporan sekretaris PMI bahwa penggunaan dana hibah
sudah diverifikasi Dinas Kesehatan, Inspektorat dan di Audit BPK-RI, dinyatakan Tidak terdapat kerugian Negara dan Proses penggunaannya telah sesuai dengan ketentuan.
10. Beberapa hari kemudian muncul berita di media, proses Penyelidikan naik menjadi penyidikan dugaan tindak pidana korupsi Dana Hibah PMI Kota Palembang Periode 2019-2023. tetapi belum ada yang ditetapkan sebagai tersangka.
11. Memasuki tahapan Pilkada 2024 Proses dipending.
12. Pada tanggal 18 maret 2025 Fitrianti Agustinda kembali mendapat surat
Pemanggilan sebagai saksi dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi
Pengelolaan Biaya Pengganti Pengolahan Darah pada PMI Kota Palembang Tahun 2020-2023 berdasarkan surat perintah penyidikan dari Kepala Kejaksaan
Negeri kota Palembang. Padahal, penggunaan dana untuk kegiatan UPT UDD PMI Kota Palembang sama sekali tidak menggunakan anggaran yang berasal dari APBD ataupun APBN tetapi murni anggaran dari UPT UDD PMI Kota Palembang, jadi pada kondisi ini tidak ada uang negara/pemerintah yang digunakan dan terhadap semua kegiatan tersebut sudah UPT UDD PMI Palembang pertanggungjawabkan dan laporkan secara berkala ke PMI Provinsi Sumsel dan UDD PMI Pusat dan proses
pertanggungjawaban sudah diterima dan tidak pernah mendapat catatan atau
koreksi atau temuan terhadap penggunaan anggaran tersebut.
13. Pernyataan Ketua Umum Pengurus Pusat PMI Bapak HM Jusuf Kalla dihadapan Para Pengurus Pusat dan Ibu Fitrianti Agustinda pada tanggal 29 Maret 2025 di JL.Brawijaya Raya No.27 bahwa UPT UDD yang mandiri, tidak ada Dana Hibah dari keuangan negara atau pemerintah dan pengelolaannya secara swakelola pertanggungjawabannya adalah urusan internal organisasi PMI.
14. Tindakan Kejaksaan Negeri Kota Palembang menginvestigasi pengelolaan dana mandiri UPT UDD PMI Kota Palembang merupakan abuse of power dan melampaui kewenangan dari kejaksaan.
15. Oleh karena anggaran tersebut tidak berasal dari anggaran APBD/APBN atau Dana Hibah dari pemerintah dan Merupakan Anggaran mandiri UPT UDD PMI Kota Palembang, maka proses penegakan hukum dengan melakukan penyidikan menjadi tidak sah, apalagi pada saat diperiksa oleh penyidik ada prilaku penyidik an Jaksa Irfan Muis melalui video call HP berkomunikasi dengan pihak luar yang mengatakan bahwa Fitri lagi diperiksa dan mengatakan “cobo kau lihat siapo
yang aku perikso…..” etikanya dalam proses penyelidikan hal tersebut harusnya dilakukan secara tertutup dan professional sehingga kami menduga bahwa proses penyidikan ini merupakan rekayasa dan pesanan dari seseorang.
“Sehubungan hal tersebut kiranya kami mohon kepada pimpinan Kejaksaan Republik Indonesia kiranya dapat menghentikan/meninjau ulang proses penyidikan oleh pihak Kejaksaan Negeri Palembang atau setidak tidaknya dapat melakukan pemaparan didepan Pimpinan Kejaksaan Agung atas kebenaran dari Proses Penyidikan ini, karena dampak social dari proses penyidikan ini telah membuat Klien
kami Fitrianti Agustinda dan keluarga besarnya menjadi malu, besar harapan kami Bapak Jaksa Agung RI dan segenap pimpinan Kejaksaan Agung dapat memberikan atensinya.” Ujar salah satu Tim Pembela Hukum.
“Semoga Allah SWT selalu memberikan kekuatan dan barokah kepada Bapak Jaksa Agung Republik Indonesia dalam menegakkan hukum di Indonesia.” Tutupnya.
Dipaparkan pada, Sabtu 3 Mei 2025.
**













