MPI, Garut Jabar — Hubungan antara media dan Kantor Pos Kadungora, Kabupaten Garut, dikabarkan mengalami ketegangan. Hal ini dipicu oleh sikap Kepala Kantor Pos Kadungora, Firman, yang dinilai tidak kooperatif terhadap awak media.
Kepala Biro Media patroli , menyatakan bahwa pihaknya telah beberapa kali berupaya menjalin komunikasi langsung dengan Firman dalam rangka menjalin silaturahmi dan memperkuat kemitraan. Namun, upaya tersebut berulang kali menemui jalan buntu.
“Sudah beberapa kali saya datang ke kantor, tapi yang bersangkutan selalu tidak ada di tempat atau enggan ditemui. Padahal, selama ini kemitraan antara media dengan Kantor Pos Kadungora berjalan baik dengan 4 kepala pos sebelumnya,” ujar Kabiro kabupaten.Garut , Sabtu (20/7).
H.S juga menyampaikan bahwa sebelum Firman menjabat, Kantor Pos Kadungora telah dipimpin oleh empat kepala kantor berbeda yang semuanya dinilai sangat terbuka ,saling menghormati dan saling menghargai terhadap kerja sama dengan media.
“Kepala kantor pos sebelumnya yang empat orang, Mereka sangat ramah, sopan,santun,Humanis melayani dengan baik, pokoknya sangat memuaskan,”tambahnya.
Namun setelah dijabat oleh Firman, kondisinya sangat berbeda 90 Drajat . Firman seolah alergi dan malas menumui media sekedar untuk silaturahmi. Bahkan ada beberapa sikap Firman yang sangat dikeluhkan oleh awak media, yaitu terkait pesan yang disampaikannya melalui stafnya. Hal inilah yang membuat H. S merasa sangat kecewa dengan Firman.
Kondisi ini, menurut H.S, menjadi kemunduran dalam hubungan antara media dan lembaga pelayanan publik, terutama dalam hal keterbukaan informasi yang seharusnya dijaga bersama.
Hingga berita ini ditayangkan, Kepala Kantor Pos Kadungora, Firman, belum memberikan tanggapan atau klarifikasi resmi terkait pernyataan tersebut. Upaya konfirmasi yang dilakukan redaksi juga belum membuahkan hasil.
Persoalan ini turut menjadi sorotan sejumlah insan pers di wilayah Garut, mengingat pentingnya peran media dalam menyampaikan informasi publik serta pentingnya sinergi dengan institusi negara dalam mendorong transparansi dan pelayanan prima.
H. Ujang Slamet













