MPI, Sumenep, Madura – SPOG merupakan Surat Persetujuan Olah Gerak, yang di keluarkan oleh kantor syabandar setempat, tentunya erat hubungannya dengan Kementerian Perhubungan (Kemenhub).
Penjelasan Kepala Kantor UPP Sapeken Djumari, SE. MM, pada Media melalui sambungan telepon WhatsApp nya, kalau Kepala Desa juga ikut mengeluarkan izin trayek.
“Dan itupun pak di berkas kita, itu ada pak yang sudah ada, ijin yang dikeluarkan dari Kepala Desa setempat, trayeknya itu pak.” Ungkap Djumari. Sabtu lalu, (24/06/2023).
Izin trayek atau izin olah gerak merupakan dokumen yang sangat penting menurut keterangan KUPP Sapeken pada media, karena SPOG tersebut untuk menunjang keselamatan berlayar.
Hal ini menunjukkan kinerja KUPP Sapeken tidak profesional, serta secara tidak langsung menunjukkan bahwa, pelayanan di UPP Sapeken tidak menerapkan Standar Operating Procedur (SOP), karena ke Media Kanalnews.id pernah KUPP Sapeken Mochamad Djumari, menegaskan bahwa Surat Persetujuan Olah Gerak atau izin trayek, menurutnya, itu tidak wajib.
“Kapal Taxian di Sapeken Beroperasi Tanpa Izin, Kepala Syabandar, Itu Tidak Wajib ” Kanalnews.id Senin Kemarin, (26/06/2023).
Wajar saja jika publik menilai atau mencurigai di UPP Sapeken ada Pungli atau kongkalikong kesengajaan soal pembiaran izin olah gerak, malah justru KUPP Sapeken menuding, Kepala Desa setempat ikut mengeluarkan izin trayek.
Tentunya statemen Djumari selaku KUPP menunjukkan ketidak mampuan diri-Nya, serta sikap tidak profesional dan membuat pembodohan pada masyarakat.
Persoalan tertib administrasi seharusnya benar-benar ditanamkan pada semua masyarakat terutama nahkoda kapal taxsian, karena menyangkut keselamatan orang banyak.
Menanggapi dugaan pungli dan tidak tertib administrasi, di wilayah kerja Kantor Kepala UPP Sapeken, Ketua Lembaga Independen Pengawas Keuangan (LIPK), Sayfiddin sangat menyayangkan sikap ketidak profesionalan KUPP Sapeken, dan akan segera menulis surat pada Kementerian Perhubungan.
“Saya akan segera menulis surat pada Kementerian Perhubungan, karena hal tersebut kalau dibiarkan dapat merusak moral generasi mudah dan merupakan pembodohan pada masyarakat khususnya masyarakat yang memiliki kapal.
Seharusnya selaku pejabat penting negara, Mochamad Djumari menunjukkan sikap tegas, profesional dan disiplin tinggi, karena ini semua menyangkut keselamatan orang banyak, sehingga memberi contoh yang postif pada generasi penerus” tegas Sayfiddin pada Media. Kamis (29/06/2023).
(Gusno)













