Kasus LK Vs RS Rp14 Miliar Buntu, Penanganan di PMJ Disorot di Tengah Dugaan Makar Kombes Iman Imanuddin

JAKARTA |PATINDO – Penanganan perkara yang dilaporkan kuasa hukum Liliana Kartika kembali menjadi sorotan publik. Dalam laporan yang diklaim merugikan kliennya hingga Rp 14 miliaran, nama Rudi Salim disebut-sebut sebagai pihak yang diduga bertanggung jawab. Namun hingga kini, menurut kuasa hukum, laporan tersebut belum menemui titik terang dan kerap terhenti di tengah jalan.

Sorotan itu semakin menguat setelah nama Kombes Pol Iman Imanuddin, perwira yang pernah menangani perkara di Polda Metro Jaya, kini mencuat dalam penyelidikan dugaan makar yang ditangani Bareskrim Polri. Dua perkara yang berbeda itu kini diperbincangkan publik dalam satu tarikan napas: tentang kepastian hukum.

Kasus Liliana Kartika (LS) Vs Rudi Salim (RS) senilai Rp14 Miliar Buntu, Penanganan di PMJ Disorot di Tengah Dugaan Makar Kombes Iman Imanuddin

Kuasa Hukum: Klien Kami Hanya Minta Kepastian

Kuasa hukum pelapor, Liliana Kartika, SH, menyampaikan bahwa kliennya telah menempuh jalur hukum sesuai prosedur. Laporan dibuat, bukti diserahkan, dan keterangan telah diberikan.

Namun, menurutnya, proses tersebut tidak berjalan sebagaimana diharapkan.

“Klien kami hanya menuntut satu hal, kepastian hukum. Dilaporkan, dihentikan. Dilaporkan lagi, tidak ada kejelasan. Sampai kapan korban harus menunggu?” ujar Liliana kepada awak media dari Patroliindonesia.com pada Sabtu (21/11/2026).

Liliana menegaskan, kerugian yang dialami kliennya bukan angka kecil. Nilai yang diklaim mencapai Rp 14 miliaran. Bagi kliennya, kata dia, angka itu bukan sekadar materi, melainkan masa depan dan kepercayaan yang telah runtuh.

“Kami tidak meminta perlakuan istimewa. Kami hanya meminta perkara ini ditangani secara profesional, transparan, dan sesuai hukum,” tegasnya.

Janji yang Tak Kunjung Ditepati

Dalam keterangan terpisah, pihak pelapor menyebut adanya janji-janji penyelesaian yang disampaikan kepadanya. Namun janji tersebut, menurut pelapor, tidak pernah direalisasikan.

Pola yang sama, kata kuasa hukum, terus berulang. Setiap laporan yang masuk, selalu berakhir dengan penghentian atau tanpa kejelasan lanjutan.

“Kami sudah lelah dengan janji. Kami butuh tindakan nyata, bukan sekadar pernyataan,” kata Liliana.

Patroliindonesia.com hingga berita ini diturunkan masih berupaya menghubungi pihak Rudi Salim untuk mendapatkan hak jawab dan klarifikasi atas tudingan tersebut.

Polda Metro Jaya Disorot, Nama Kombes Iman Imanuddin Mencuat

Di tengah kebuntuan perkara tersebut, perhatian publik tersedot ke kasus lain yang tak kalah besar.

Bareskrim Polri tengah menyelidiki dugaan makar terhadap Presiden Prabowo Subianto. Dalam penyelidikan itu, nama Kombes Pol Iman Imanuddin disebut-sebut terkait dengan sebuah rumah di wilayah Bogor yang diduga menjadi posko operasional.

Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Pol Susatyo Purnomo Condro, sebelumnya menyebut salah satu rumah di Bogor terindikasi menjadi posko bagi Kombes Pol IM.

Di sisi lain, Kombes Iman Imanuddin juga dikenal pernah menjabat di jajaran Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Metro Jaya, institusi yang pernah menangani perkara yang dilaporkan Liliana Kartika.

Keterkaitan dua peristiwa itu membuat publik bertanya-tanya. Apakah ada irisan antara lambannya penanganan perkara di Polda Metro Jaya dengan pusaran kasus yang kini menyeret nama perwira tersebut?

Hingga kini, belum ada pernyataan resmi yang mengaitkan secara langsung kedua perkara tersebut. Bareskrim Polri juga menegaskan bahwa dalam kasus dugaan makar, belum ada tersangka yang ditetapkan.

Hukum Jangan Dibuat Main-Main

Sejumlah aktivis dan praktisi hukum yang mengikuti perkembangan perkara ini menilai, kasus tersebut mencerminkan persoalan klasik penegakan hukum di Indonesia: lambat, tidak transparan, dan membingungkan bagi pencari keadilan.

“Masyarakat tidak meminta hukum yang sempurna. Masyarakat hanya meminta hukum yang tidak dibuat main-main,” ujar salah seorang aktivis yang enggan disebutkan namanya.

Mereka menilai, ketika laporan masyarakat berulang kali terhenti tanpa penjelasan yang memadai , kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum akan terkikis.

“Jika laporan Rp 14 miliar saja bisa menggantung bertahun-tahun, bagaimana masyarakat kecil berharap keadilan?” Tambahnya.

Menanti keterangan Bareskrim dan Polda Metro jaya

Kini, semua mata menuju pada dua institusi: Polda metro jaya dan Bareskrim Polri, publik menanti apakah perkara Liliana Kartika akan dibuka kembali dan ditangani secara transparan,publik juga menanti apakah penyelidikan dugaan makar akan berujung pada penetapan tersangka atau justru berhenti Polri dapat turun tangan langsung untuk memastikan tidak ada perkara yang ditutup tutupi.

” Keadilan tidak boleh mengenal pangkat.tidak boleh ada yang di atas hukum, apapun seragam yang dikenakannya,” tutupnya.

Hingga berita ini diunggah, portal media Patroli-indonesia.com masih membuka ruang hal jawab bagi semua pihak yang disebutkan dalam berita ini, termasuk Rudi Salim,Polda Metro jaya dan Kombes pol Iman Imanuddin.

Reporter: J.siahaan

Pos terkait