Kontes Pilkades, Para Eks Kades Bubuhkan Jaminan Surat Aset Pribadi pada Inspektorat Madina

MPI, Madina – Para calon Kepala Desa (Kades) yang merupakan eks Kades pada periode Tahun lalu dan yang akan aktif lagi mengikuti pada Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) periode berikutnya di Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara di wajibkan membubuhkan jaminan surat aset pribadi ataupun yang berbentuk harta kekayaan dari eks Kades / Aparatur Desa ke Inspektorat Madina.

Jaminan itu muncul akibat dari ataupun merupakan persyaratan calon Kades dari Panitia Pilkades yang dokumen itu mesti ikut dilampirkan, dimana setiap calon dari eks Kades Aparatur desa harus memiliki Surat Keterangan Bebas Temuan (SKBM) yang dikeluarkan oleh Inspektorat, guna pelengkap dokumen Para mantan Kades / Aparatur Desa yang akan ikut kembali pada Pilkades nanti.

Banyaknya mantan kades /Aparatur Desa yang ikut serta pada Pilkades mendatang di Madina, ternilai dari realisasi di Desa nya masing-masing.

Eks Kades ditemui beberapa kejanggalan yang bersifat belum memenuhi standarisasi atas norma-norma program Desa pada tahun masa jabatan eks Kades tersebut.

Hal ini dibeberkan Dedi Saputra Ketua LSM Tri Sakti Kabupaten Mandailing Natal di Penyabungan, Selasa (18/07/2023).

Dedi menyampaikan, “Sesuai pantauan kami di lapangan bahwa realisasi Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2021 – 2022 masih banyak desa yang belum mengantongi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), dengan demikian hal itu kami melihat adanya bentuk kejanggalan.

Nah, pada Pilkades tahun 2023 nanti setiap calon dari mantan Kades / Aparatur desa diwajibkan memiliki SKBM dari pihak Inspektorat, terus apakah ini sudah sesuai mekanisme SKBM yang telah dikeluarkan pihak Inspektorat? Atau apakah sudah ada lisensi bersifat sertifikat untuk penaksir pada aset pribadi para calon kades yang merupakan eks Kades yang memiliki temuan tersebut?” Sebut Dedi.

Dedi juga menyebutkan, “kami juga telah melakukan konfirmasi bersama awak media kepada Inspektorat Madina namun kami belum dapat jawaban yang jelas.” Ujarnya.

Dedi menambahkan, “Turunkah pihak Inspektorat kelapangan memantau atas jaminan tersebut? ataukah sudah adakah main mata alias kong kali kong dengan pengusul SKBM? logika atau tidaknya namun mekanismenya tetap wajib dilaksanakan pemantauan.

Dan lucunya lagi SKBM para calon Kades dapat dikeluarkan sembari LHP Dana Desa juga ikut dikeluarkan oleh pihak Inspektorat. pantauan kami yang lain dilapangan adanya eks Kades yang dilaporkan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) pada Kejaksaan Madina yang kemudian dilimpahkan ke Inspektorat belum ada dapat LHP namun SKBM telah dikeluarkan Inspektorat.” Tambah Dedi.

Dedi menilai semudah itu pihak Inspektorat mengeluarkan SKBM pada pengusul mantan eks Kades yang sudah jelas ada temuan dari pihak yang bersangkutan namun disini tidak ada dilakukan check & recheck ke lapangan, sehingga untuk kemudian hari bisa saja merugikan desa.

“Semestinya pihak Inspektorat harus mengubah peraturan ini dan menerapkan ataupun menarik / cancel SKBM yang telah dikeluarkan sehingga calon Kades dari eks Kades yang memiliki temuan menjadi kategori tidak memenuhi syarat untuk jadi calon Kades pada berikutnya.” Pungkas Dedi. (*)

Pos terkait