MPI, Garut Jabar – Polemik yang melibatkan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Kemuning di Kabupaten Garut menuai sorotan dari Lembaga Bantuan Hukum Perlindungan Konsumen Mitra Intan Mandiri. Hal ini menyusul pengakuan seorang nasabah bernama Hardian yang merasa dirugikan akibat janji pencairan dana yang tak kunjung terealisasi, meski ia telah melunasi kewajiban utangnya.
Direktur LBH Perlindungan Konsumen Mitra Intan Mandiri, Deden Abu Bakar, menilai bahwa jika benar pihak koperasi menjanjikan pencairan dana setelah pelunasan, namun tidak menepatinya, maka tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai wanprestasi atau bahkan perbuatan melawan hukum.
“Kalau janji disampaikan tapi tidak ditepati, ini bisa dianggap sebagai bentuk pengelabuan. Apalagi jika digunakan untuk mendorong pelunasan, lalu janjinya tidak dilaksanakan. Maka ini bisa diduga melanggar hukum,” ujar Deden saat dikonfirmasi, Kamis (12/6/2025).
Lebih lanjut, Deden merujuk pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, di mana disebutkan bahwa pelaku usaha wajib memberikan informasi yang benar dan tidak menyesatkan kepada konsumen. Jika terdapat unsur ketidakjujuran, maka pelaku usaha dapat dijerat sanksi pidana dua tahun penjara dan denda maksimal Rp2 miliar, serta berpotensi kehilangan izin usaha.
“Kalau sampai konsumen dirugikan karena informasi tidak benar, ini bisa kena pasal 62. Sanksinya bukan main-main,” tegasnya.
Terkait penahanan sertifikat jaminan milik Hardian yang tak kunjung dikembalikan, Deden juga menyebut tindakan tersebut berpotensi masuk ke ranah penggelapan, karena koperasi diduga menguasai barang yang bukan lagi menjadi haknya.
“Kepemilikan jaminan itu harus dikembalikan bila syarat-syarat tidak terpenuhi. Kalau tetap ditahan, ini bisa dianggap penggelapan,” jelas Deden.
Sebelumnya diberitakan, Hardian mengungkapkan kekecewaannya terhadap pihak Koperasi Kemuning, khususnya Kepala Koperasi Andika Ginting, yang menurutnya berulang kali memberikan janji pencairan kredit lanjutan namun tak pernah terealisasi. Setelah ia melunasi sisa utang, dana yang dijanjikan tidak juga diberikan. Bahkan, sertifikat jaminan miliknya hingga kini belum dikembalikan.
Setiap upaya Hardian untuk mendapatkan kejelasan dari pihak koperasi selalu menemui jalan buntu, karena Andika kerap menghindar dari pertemuan. Permintaan konfirmasi dari awak media pun tak digubris.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Koperasi Kemuning belum memberikan keterangan resmi. Sementara itu, Hardian menyatakan siap menempuh jalur hukum guna memperjuangkan haknya sebagai nasabah.
Kasus ini menambah daftar panjang persoalan yang membelit koperasi-koperasi di daerah, yang dinilai masih minim transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana anggotanya.
H.Ujang Slamet













