KPU Sragen Gelar FGD, Teknologi Informasi dan Sistem Pemilu

Sragen, Patroli Indonesia – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sragen kembali menunjukkan langkah progresif dalam memperkuat demokrasi. Bertempat di Aula KPU Sragen, Kamis (28/8/2025), lembaga penyelenggara pemilu ini menggelar Focus Group Discussion (FGD) Kajian Prosedur dan Teknologi Informasi dalam Pemungutan, Penghitungan, dan Rekapitulasi Hasil Pemilu serta Kajian Sistem Pemilu Indonesia. Hadir dalam forum tersebut akademisi, pejabat daerah, hingga tokoh masyarakat yang antusias menyumbangkan ide demi perbaikan sistem pemilu nasional.

Dalam sambutannya, Ketua KPU Sragen Prihantoro PN menekankan arti penting FGD ini sebagai sarana evaluasi usai pelaksanaan Pemilu 2024. Ia menegaskan, demokrasi tidak hanya soal hasil akhir, melainkan juga kualitas proses yang dijalankan. “Harapan kami, forum ini dapat melahirkan masukan yang rekonstruktif, sehingga pemilu mendatang berjalan lebih berkualitas dan dipercaya publik,” tegasnya di hadapan peserta.

Moderator kemudian memandu jalannya diskusi dengan mengangkat dua pokok bahasan utama. Pertama, soal sistem teknologi informasi dalam pemilu, mencakup efektivitas sekaligus tantangan yang menyertainya. Kedua, kajian atas kelebihan dan kelemahan sistem pemilu yang sudah berlangsung, serta bagaimana merumuskan model penyelenggaraan yang lebih ideal ke depan.

Pada sesi awal, Lukman Andre Nugroho dari Diskominfo Sragen tampil sebagai pemateri pertama. Ia menekankan bahwa digitalisasi dalam pemilu memang membawa efisiensi dan transparansi, namun juga membuka peluang kerawanan baru. “Inovasi IT tetap harus dibarengi penguatan keamanan data dan kesiapan SDM, supaya kepercayaan masyarakat tidak terganggu,” jelasnya.

Lukman juga menyampaikan pandangan strategis mengenai wacana e-voting. Menurutnya, langkah bijak bukan langsung diterapkan secara nasional, melainkan dimulai dari pilot project. “Percontohan bisa dilaksanakan di tingkat lokal, seperti Pilkades atau Pilkada. Jika terbukti berhasil, baru diterapkan pada skala yang lebih besar seperti Pilpres,” tandasnya.

Giliran berikutnya, Ian Aji Hermawan, S.H., M.H., akademisi dari Universitas Nahdlatul Ulama (UNU) Surakarata, mengupas sisi hukum dan regulasi dalam pemilu berbasis teknologi. Menurutnya, pemanfaatan sistem digital tidak boleh keluar dari koridor hukum. “Teknologi hanyalah alat, yang utama adalah integritas proses serta kepatuhan pada aturan,” tegasnya.

Ia menambahkan, bila e-voting benar-benar diterapkan, maka regulasi baru atau pembaruan undang-undang menjadi hal mutlak. Tanpa dasar hukum yang kuat, hasil pemilu dikhawatirkan akan kehilangan legitimasi. “Kita harus memastikan sistem baru berjalan dengan payung hukum yang jelas, agar kepercayaan publik tetap terjaga,” ungkapnya.

Suasana forum berlangsung hangat dan dinamis. Peserta yang hadir aktif menyampaikan catatan, mulai dari pengalaman teknis lapangan, kerawanan data digital, hingga perlunya edukasi politik berbasis teknologi kepada masyarakat. Semua masukan itu dicatat sebagai bahan rekomendasi yang nantinya akan disampaikan ke tingkat pusat.

Diskusi ini kembali menegaskan dilema digitalisasi pemilu: di satu sisi mempercepat proses rekapitulasi dan memperluas akses informasi, namun di sisi lain rawan terhadap manipulasi maupun serangan siber. Karena itu, rekomendasi hasil FGD dianggap penting untuk menopang langkah KPU RI dalam merancang pemilu yang lebih adaptif sekaligus transparan.

Partisipasi tinggi masyarakat Sragen pada Pemilu 2024 lalu juga menjadikan daerah ini relevan sebagai lokus kajian. Karakter sosial politik yang dinamis memberi gambaran nyata mengenai tantangan penyelenggara pemilu, mulai dari pemungutan suara hingga rekapitulasi hasil di lapangan.

Sinergi lintas disiplin dalam penyelenggaraan pemilu merupakan kebutuhan mendasar untuk memastikan proses demokrasi berjalan secara adil, transparan, dan akuntabel. Keterlibatan berbagai bidang ilmu, mulai dari hukum, teknologi informasi, manajemen, hingga ilmu politik, mampu memberikan perspektif yang komprehensif terhadap tantangan pemilu, khususnya dalam aspek pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi suara. Pendekatan multidisiplin ini tidak hanya memperkaya wacana, tetapi juga menghasilkan solusi yang lebih aplikatif dan berlandaskan regulasi yang sahih. Dengan demikian, diskursus yang konstruktif dari kolaborasi ini diharapkan mampu meminimalisasi potensi kecurangan, meningkatkan efisiensi teknis, serta memperkuat legitimasi hasil pemilu sebagai cerminan kedaulatan rakyat.

Sinergi lintas disiplin ini menghadirkan warna baru dan diskursus yang konstruktif.

Penulis: Sukamdi, Patroli Indonesia I Biro Sragen

Pos terkait