MPI, Sumenep – Lembaga Independen Pengawas Keuangan (LIPK) Audensi ke PT. Garam (PERSERO) Kalianget, Sumenep, Jawa Timur. Rabu lalu, (09/08/2023).

Di ruangan Kantor PT. Garam Kalianget, Sayfidin dengan anggotanya beserta awak media yang lain, disambut oleh perwakilan PT.Garam, Awiyanto dari bagian Aset dan Miftahul Arifin Selaku Humas.
Satu poin orasi Sayfidin mempertanyakan ratusan hektar lahan PT.Garam yang masih belum tergarap (Mangkrak).
Menurutnya, jika ratusan hektar lahan milik PT. Garam masih belum tergarap, tentunya akan jadi lahan tidur. Sayfidin sangat menyayangkan dan menyarankan, PT. Garam mending cari mitra atau di pihak kedua kan saja.
“Iya kan eman – eman dari pada tidak di manfaatkan, mending cari mitra aja, yang sanggup mengelola lahan tidur itu, dan saya yakin kalau masyarakat setempat dilibatkan menggarap pasti senang, karena masih banyak petani garam di Sumenep, dari dulu sampai sekarang, bekerja garam keluar daerah. Seperti ke Surabaya, Pasuruan dan sekitarnya karena mereka tidak memiliki lahan. Pada umumnya itu masyarakat dari Desa Pinggir Papas, Karang Anyar Marengan dan Kertasada,” Katanya, pada media, Selasa (15/08/2023).
Hal itu menurut Sayfidin pria kelahiran kota garam Kalianget, lebih bermanfaat dari pada tidak di manfaatkan sama sekali, karena bisa mengurangi angka pengangguran dan pastinya ada pemasukan pada perusahaan BUMN.
“Dari pada lahan tersebut jadi lahan tidur, tidak ada manfaat sama sekali, mending kan seperti itu, (di pihak keduakan-red),” Lanjutnya.
Pihaknya berharap PT. Garam serius menanggapi persoalan tersebut, karena hal itu menyangkut kepentingan bersama dan kemaslahatan warga setempat.
“Kalau PT. Garam tidak dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dan daerah, lebih baik PT. Garam di bubarkan saja, agar tidak jadi beban sama masyarakat, tegasnya
Pihaknya dan masyarakat akan bertindak lebih tegas, kalau PT. Garam masih tetap bersih kuku tidak mau berbagi garapan lahan tidur ke masyarakat.
“Saya dan masyarakat akan melakukan aksi besar – besaran, kalau PT. Garam masih tidak mau berbagi lahan tidur, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 126 Tahun 2022 Tentang Percepatan Pembangunan Pegaraman Nasional,” Tegasnya.
Sementara, Humas PT. Garam Kalianget, Miftahul Arifin, ditanya soal jumlah lahan tidur atau lahan mangkrak, masih belum bisa memberikan komentar.
Dan tidak menutup kemungkinan, masih banyak lahan tidur yang di milik oleh PT Garam, terutama di Sumenep yang masih belum dimanfaatkan.
“Kalau hal itu, jumlah lahan tidur, datanya saya tidak pegang, itu ada di bagian aset pak Awi, tapi yang jelas itu sudah penyusunan projek,” singkatnya saat dikonfirmasi melalui sambungan telpon.
Sementara menurut Awiyanto bagian Aset, menyampaikan di Forum Audensi, bahwa PT.Garam tidak akan sertamerta memberikan penggarapan pada masyarakat, karena PT.Garam sudah mempunyai desain sendiri dan sudah mengajukan anggaran pada Pemerintah Pusat.
“Terkait dengan itu, PT. Garam tidak harus sertamerta memberikan penggarapan pada masyarakat, karena PT. Garam, sudah membuat desain sendiri, dan mengajukan anggaran pada Pemerintah Pusat,” jelas Awiyanto.
Menanggapi hal itu, menurut Sayfidin PT. Garam tidak pantas jika terus bergantung pada Pemerintah Pusat, sebab PT Garam sudah mandiri dan masuk perusahaan besar.
“Dari dulu bahasa pak Awi seperti itu mas, kalau mimang Pemerintah Pusat setuju, dengan pengajuan anggaran PT.Garam, kan tak mungkin semuanya digarap, paling anggarannya cukup menggarap seper empat saja,” Ungkap Sayfidin.
Gusno













