MPI, Pohuwato – Rencana pembangunan gudang dan pelabuhan oleh PT. Pani Gold Project (PGP) di Desa Bumbulan, Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato, menuai penolakan keras dari masyarakat setempat. Warga khawatir dampak negatif yang ditimbulkan akan mengabaikan kepentingan lokal serta hak-hak atas tanah mereka yang belum terselesaikan secara legal. Tokoh masyarakat seperti Simon Napu dan Jubair dari keluarga Albakir menjadi suara utama yang menyuarakan keberatan warga.
Simon Napu dalam pernyataannya menegaskan bahwa warga siap menolak kehadiran proyek jika tidak ada kepastian legalitas yang memadai. “Kita akan usir dan bubarkan pekerjaan di lahan itu jika syarat legalitasnya tidak terpenuhi,” ujar Simon, menunjukkan keteguhan sikap warga yang tidak ingin hak-haknya diabaikan.
Alasan utama di balik penolakan ini adalah masalah legalitas dan status kepemilikan lahan. Menurut warga, sebagian besar lahan yang direncanakan untuk proyek ini masih dalam sengketa, dan beberapa pemilik tanah belum menerima kompensasi yang sesuai. Jubair, perwakilan keluarga Albakir, mengungkapkan kekecewaannya terhadap PGP yang dianggap mengabaikan hak-hak masyarakat setempat. “Saya kecewa dengan perusahaan yang memaksakan pembangunan, sementara status tanah masih bersengketa,” tegasnya.
Lebih lanjut, keluarga Albakir sendiri terbagi menjadi dua kubu terkait proyek ini. Satu kubu telah menerima kompensasi dan mendukung proyek, sementara kubu yang dipimpin Jubair belum menerima kompensasi atau perhatian memadai dari perusahaan. Jubair menegaskan bahwa keluarganya memiliki bukti kepemilikan yang sah, sehingga mereka merasa berhak penuh atas lahan tersebut. “Kami punya surat kepemilikan yang otentik, itu adalah bukti bahwa kami menguasai tanah tersebut,” tambahnya.
Selain masalah kepemilikan, warga juga mempertanyakan manfaat proyek ini bagi masyarakat setempat. Simon Napu mengungkapkan bahwa pembangunan gudang dan pelabuhan ini hanya akan menguntungkan pihak perusahaan tanpa memberikan dampak positif bagi warga Desa Bumbulan. “Yang diuntungkan hanya perusahaan, sedangkan masyarakat tidak mendapat manfaat berarti,” ujarnya.
Warga juga menyoroti isu lingkungan, terutama terkait potensi kerusakan ekosistem mangrove di lokasi proyek. Simon dan Jubair khawatir proyek ini akan merusak kawasan mangrove yang memiliki nilai ekologis penting. Meski PGP mengklaim telah memiliki izin, Simon berencana melakukan investigasi untuk memastikan legalitas dan dampak lingkungan dari proyek tersebut. “Kita akan telusuri izin yang diklaim perusahaan untuk memastikan keabsahannya,” tegasnya.
Menanggapi penolakan ini, pihak PT. Pani Gold Project menyatakan telah berupaya mengikuti prosedur yang berlaku dan mengantongi izin yang dibutuhkan. Perusahaan juga mengklaim telah berdialog dengan pemerintah desa dan keluarga pemilik lahan untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Namun, bagi warga, klaim tersebut belum cukup untuk meredakan kekhawatiran mereka terkait dampak sosial dan lingkungan.
Penolakan dari warga Desa Bumbulan ini menunjukkan pentingnya perusahaan dalam mempertimbangkan aspek legalitas, kepemilikan tanah, dan perlindungan lingkungan sebelum melanjutkan proyek. Kasus ini juga menjadi pengingat bahwa dialog yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan sangat krusial dalam menjaga hak-hak masyarakat lokal dan menjaga lingkungan. RED













