MPI, Malang – Menanggapi pemberitaan yang beredar di sejumlah media terkait dugaan pemungutan retribusi tanpa dasar hukum di kawasan Jalan Lintas Bendungan Lahor, Perum Jasa Tirta I (PJT I) menyampaikan klarifikasi resmi guna meluruskan informasi dan dengan memberikan penjelasan yang akurat kepada masyarakat.
Kepala Sub Divisi Komunikasi Korporat dan Umum PJT I, Yulia Puspitaningroem, menegaskan bahwa PJT I tidak melakukan pemungutan retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. “PJT I tidak menarik retribusi daerah.
Pengelolaan di kawasan Bendungan Lahor dilakukan dalam rangka menarik manfaat atas aset Pemerintah yang dikelola oleh PJT I, sebagaimana
kewenangan yang diberikan melalui peraturan perundang-undangan,” ujar Yulia. Senin 19 Januari 2026.
Melalui Press release yang diterima oleh redaksi media Patroli Indonesia melalui email redaksi dan official media, Yulia juga memberikan klarifikasi sebagai hak jawabnya, dengan menjelaskan bahwa kawasan Bendungan Lahor, termasuk jalur lintasan yang berada di atas
tubuh bendungan, merupakan aset negara dan bagian dari kawasan wisata Bendungan Lahor yang dikelola oleh PJT I. Sejak pendirian PJT I pada tahun 1990, sebagai tanggung jawab operasional dan pemeliharaan, pengamanan bendungan sepenuhnya menjadi kewenangan PJT I, tanpa menggunakan APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara).
Lebih lanjut, Yulia menyampaikan bahwa pengelolaan kawasan Bendungan Lahor beserta pemanfaatan fasilitas di dalamnya dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum yang sah. “Pengelolaan Bendungan Lahor dan penarikan manfaat atas pemanfaatan fasilitas dilakukan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2010 tentang Perum Jasa Tirta I, yang
memberikan kewenangan kepada PJT I untuk memanfaatkan aset Pemerintah yang dikelolanya sepanjang digunakan kembali untuk operasional, pemeliharaan, dan pengamanan bendungan,” jelasnya.
Ketentuan tersebut juga diperkuat dengan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 180/KPTS/1996 terkait pengelolaan barang milik negara, serta izin usaha resmi berupa Nomor
Induk Berusaha (NIB) 9120009611471 dengan klasifikasi KBLI 93239 – Daya Tarik Wisata Buatan/Binaan Manusia Lainnya, yang menetapkan kawasan Bendungan Lahor sebagai kawasan
wisata buatan yang dikelola secara legal.
Yulia menambahkan bahwa seluruh penerimaan dari pemanfaatan kawasan Bendungan Lahor dikelola secara transparan dan akuntabel, serta digunakan untuk pemeliharaan dan pengamanan bendungan. Penerimaan tersebut juga telah terintegrasi dengan sistem pajak daerah melalui aplikasi SIMONI milik Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Malang.
“PJT I juga telah memenuhi kewajiban pajak daerah sebesar 10 persen yang disetorkan secara resmi, sehingga pengelolaan kawasan Bendungan Lahor turut memberikan kontribusi terhadap
Pendapatan Asli Daerah (PAD),” ungkapnya.
Dengan mekanisme tersebut, pengelolaan kawasan Bendungan Lahor tidak menimbulkan kerugian keuangan negara, serta memberikan manfaat bagi keselamatan infrastruktur strategis
nasional, perekonomian daerah, dan masyarakat sekitar.
Terkait pengaturan lalu lintas di kawasan bendungan, Yulia menjelaskan bahwa pengaturan akses dan jenis kendaraan yang melintas dilakukan semata-mata dalam rangka menjaga
keamanan tubuh bendungan, mengingat jalur tersebut berada di atas infrastruktur bendungan yang memiliki fungsi strategis dan berisiko tinggi apabila tidak dikelola secara hati-hati.
“Bagi masyarakat yang melintas di kawasan Bendungan Lahor, pembayaran dilakukan secara non-tunai sebagai bagian dari pengelolaan kawasan wisata bendungan. Sementara itu, masyarakat yang memilih untuk tidak melalui kawasan bendungan tetap dapat menggunakan jalur jalan umum atau jalan arteri yang tersedia,” jelasnya.
Sebagai penutup, Yulia menegaskan komitmen PJT I untuk terus menjunjung tinggi prinsip tata kelola yang baik dan keterbukaan informasi publik. “Kami terbuka terhadap klarifikasi dan dialog konstruktif dengan seluruh pemangku kepentingan. PJT I berkomitmen mengelola aset negara secara profesional akuntabel, dan sesuai peraturan
perundang-undangan demi keberlanjutan pengelolaan sumber daya air nasional,” menutup pembicaraan.
Sub Divisi Komunikasi Korporat dan Umum Perum Jasa Tirta I













