MPI, MALANG – Transparansi penggunaan anggaran di lingkungan pendidikan kembali dipertanyakan. Sebuah proyek pembangunan yang tengah berlangsung di SMPN 2 Jabung diduga dikerjakan tanpa memasang papan informasi proyek, sehingga memunculkan dugaan adanya pelanggaran terhadap prinsip keterbukaan informasi publik.
Proyek yang diperkirakan bernilai ratusan juta rupiah itu berjalan tanpa adanya informasi mengenai sumber anggaran, nilai proyek, pelaksana pekerjaan, maupun jangka waktu pelaksanaan. Kondisi tersebut membuat masyarakat tidak memiliki akses untuk mengetahui proyek yang sedang dikerjakan di lingkungan sekolah negeri tersebut.
“Saat Tim Awak media Melakukan investigasi Awal Juni 2026,Ironisnya, saat dikonfirmasi, Kepala SMPN 2 Jabung tidak memberikan penjelasan terkait legalitas maupun teknis pelaksanaan proyek. Ia hanya menjawab singkat, “Itu Ketua Komite, Pak Babinsa Ketua Komite nya Seng nduwe gawe pak.” Ujar Sang Kepala Sekolah yang tak Bersedia diSebutkan namanya. Pernyataan tersebut justru memunculkan pertanyaan baru.
Sebagai penanggung jawab satuan pendidikan, kepala sekolah seharusnya mengetahui seluruh aktivitas pembangunan yang berlangsung di lingkungan sekolah, terlebih apabila berkaitan dengan penggunaan dana publik atau dana yang dihimpun untuk kepentingan sekolah. Ketiadaan papan informasi proyek juga dinilai mengabaikan prinsip transparansi yang menjadi bagian penting dalam tata kelola pemerintahan yang baik.
Jika proyek tersebut menggunakan anggaran negara, pemasangan papan informasi bukan sekadar formalitas, melainkan bentuk keterbukaan kepada masyarakat sebagai pemilik hak untuk mengawasi penggunaan uang negara.
Sebaliknya, jika proyek berasal dari swadaya atau sumber lain, pihak sekolah juga tetap berkewajiban memberikan penjelasan secara terbuka agar tidak menimbulkan kecurigaan. Hingga berita ini diterbitkan, belum ada klarifikasi resmi dari Ketua Komite terkait proyek tersebut.
Publik berhak mengetahui dari mana Sumber Pendanaan proyek berasal, berapa besar anggaran yang digunakan, siapa pelaksananya, dan bagaimana mekanisme pengawasannya.
Dinas Pendidikan Kabupaten Malang diharapkan segera melakukan penelusuran untuk memastikan proyek berjalan sesuai ketentuan serta memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas, sehingga tidak menimbulkan persepsi negatif di tengah masyarakat. **













