MPI, Kalimantan Timur – Warga meminta kepada polisi untuk menindak secara hukum terkait adanya terminal untuk penampungan Batubara Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) alias Jetty.
Pasalnya, kegiatan penampungan batubara yang berada di Jalan Sultan Hasanudin kelurahan Kariangau, kecamatan Kariangau, Km 5,5 Balikpapan Barat, Kalimantan Timur diduga ilegal.

Tambahan lagi, dengan tingginya harga Batubara Acuan di akhir-akhir ini memicu meningkatnya aktivitas pertambangan.
“Belum lama ini terlihat aktifitas loading Batubara yang diduga ilegal di kawasan salah satu dermaga yang berada di wilayah Kariangau, Balikpapan Barat,” ungkap seorang warga yang namanya tidak mau disebutkan, Kamis (17/08/2023) lalu.
Menurut Informasi dari warga setempat disebutkan bahwa tempat penampungan Batubara illegal ini disinyalir tidak memiliki ijin dari instansi terkait dan tidak membayar pajak ke negara. “Rencananya Batubara tersebut akan dijual ke luar negri yang akan berdampak pada kerugian negara yang sangat besar.
Untuk itu dengan adanya dugaan pertambangan yang merugikan negara segera ditindak tegas oleh Kepolisian setempat atau Mabes Polri khususnya unit Tindak Pidana Tertentu (Tipiter) Mabes Polri.
Untuk diketahui bahwa Peraturan Daerah di Balikpapan Barat, Kalimantan Timur (Kaltim) tidak ada kegiatan penambangan Batubara maupun aktivitas berizin pada kegiatan yang berhubungan dengan Batubara.
Sementara Sumber lain yang namanya juga tidak mau ditulis menjelaskan, bahwa pada kegiatan loading Batubara di kawasan Jetty yang berada di Jalan Sultan Hasanudin itu sudah beroperasi sejak lama.
“Ada dua dermaga di kasawan Kariangau, Balikpapan yang dijadikan kegiatan sebagai penampungan dan pemuatan Batubara dan bahkan penampungan Batubara itu diduga illegal,” jelasnya.
Hal tersebut pun langsung mendapatkan sorotan dari Achmad Sujana selaku Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Aliansi Wartawan Independen Indonesia (AWII) berkantor di Jakarta. “Kita akan memantau segala bentuk prosesnya, ketegasan dari Tipider Mabes Polri yang Presisi juga terkait perizinan di ranah Kementrian ESDM dan Minerba serta Publisitas dengan Konfrensi Pers yang sesuai dengan UU KIP,” ucap Bang Jojo, sapaan akrabnya Wasekjen AWII pada Jumat, (18/08/2023) Kemarin. (*)













