Satuan Aktivis Populer Lombok Timur, Meminta Pemerintah Salurkan Pupuk Langsung ke Petani

MPI, Lombok Timur, NTB – Para Aktivis bersepakat untuk mengawal pupuk subsidi agar sampai di tangan petani dan sesuai harga HET. “Jika kita menemukan oknum pengecer ataupun Distributor nakal menjual pupuk yang tidak sesuai dengan harga yang telah ditetapkan oleh Pemerintah daerah (Pemda) bersama-sama dengan masyarakat petani akan melaporkannya, agar dicabut izin hingga pidanakan.” kata Eko Rahady, SH di selong, Rabu (22/01/2025).

Aktivis di Lombok Timur minta Pemda Mencabut ijin dan Pidanakan Oknum Pengecer Pupuk Nakal.

Eko Rahady adalah seorang Pengacara Kondang dan juga Ketua Forum Rakyat Bersatu (FRB) NTB juga petani milenial itupun, Mendesak pemerintah agar mencabut izin oknum distributor dan oknum pengecer pupuk subsidi nakal di Lombok Timur. Ia klaim sesuai dengan instruksi Menteri Pertanian RI. “Kita teringat perintah Menteri Pertanian, cabut izin distributor pupuk subsidi yang naikkan harga.”

Eko, meminta para petani harus berani buka suara jika ditemukan ada oknum distributor dan pengecer pupuk nakal yang mempermainkan hak-haknya kita kawal bersama dan laporkan. “Kalau tidak bisa tertibkan agar izinnya segera dicabut,” tegasnya.

Sayadi, SH Ketua Pengurus Daerah (PD) Aliansi Masyarakat Adat (AMAN) dari Lombok Timur sependapat dengan apa yang disampaikan kawan-kawan, agar para oknum pengecer nakal ataupun oknum distributor yang nakal rugikan petani agar langsung di tindak tegas. Yakni menjual pupuk bersubsidi tidak sesuai HET yang ditetapkan pemerintah.

Sayadi menambahkan. Ia sangat setuju untuk ditindak tegas terhadap para oknum pengecer pupuk nakal tersebut agar ada efek jera karena rugikan petani, penjualan pupuk di atas HET memperburuk kondisi petani. Praktik ini menciptakan ketidakadilan dalam distribusi bantuan pemerintah,” Katanya.

Sementara itu Muhrim Rajasa, Wakil ketua DPD KNPI Lombok Timur, dan petani milenial mendesak pemerintah untuk mengambil tindakan tegas dalam menegakkan regulasi pendistribusian pupuk subsidi untuk memastikan harga harus sesuai HET, dengan memberikan sanksi kepada pihak yang melanggar aturan yang telah ditetapkan oleh Menteri pertanian terkait harga HET pupuk subsidi yang tertuang pada No.644/kPTS/SR.310/M/11/2004.

“Ini penting demi melindungi kepentingan petani dan keberlanjutan sektor pertanian,” Ujar Muhrim.

“Hasil investigasi yang dilakukan di lapangan, sambung Muhrim telah mengantongi bukti pembelian dari Kelompok tani (Poktan) ke kios oknum pengecer yang menjual pupuk subsidi diatas Harga Eceran Tertinggi (HET). “Tidak menutup kemungkinan hal ini terjadi pada tempat – tempat lain di wilayah lombok timur.” Imbuhnya.

Anehnya, padahal peraturan Mentri pertanian sudah jelas dan harga HET sudah ditetapkan, namun masih ada oknum pengecer bersama Poktan yang membuat berita acara tentang kesepakatan harga sehingga harga menjadi melambung tinggi dari harga HET.

“Seperti yang kami temui, pendistribusi pupuk subsidi oleh oknum pengecer hanya bermodalkan berita acara yang dibuat dan berani mendistribusikan pupuk bersubsidi di atas harga HET.” Ungkapnya.

Harga Urea Het : Rp. 225.000/ kw, ditebus Poktan Rp. 260.000/kw, kemudian ditebus anggota poktan senilai Rp. 300.000/kw, Ponska (Het) Rp. 230.000/ kw, ditebus Poktan dengan harga Rp. 260.000/kW kemudian ditebus oleh anggota Poktan dengan harga Rp. 300.000/ kw. “Tentu itu tindakan ini sudah bagian dari tindakan melawan hukum dan berharap segera Izin pengecer tersebut untuk di cabut,” tegas Muhrim.

Sementara ditempat terpisah Usman selaku aktivis pertanian dan Buruh Migran, sependapat dan mendukung dengan semua kawan-kawan karena kita sama-sama keturunan dari petani dan bertani, bertahun-tahun pada setiap masuk musim tanam pasti pupuk hilang dan terpaksa harus membeli pupuk non subsidi itu pun harganya mendulang,” Katanya Singkat.

Sementara Deni Rahman, SH seorang loyer muda ini menyampaikan bahwa Satgas Pupuk Lombok timur harus lebih dioptimalkan, sehingga bisa mengawal dan mengawasi mulai dari pelaksanaan, pendataan RDKK, Pengawalan dan Pengawasan pendistribusian yang nanti muaranya pada Penyusunan RDKK yang lebih baik dan sampai ke tahap distribusi bisa lebih dioptimalkan. “Karena kami melihat Satgas Pupuk yang bekerja maksimal (SDM yang serius tentunya) salah satu solusi untuk tata laksana Pupuk bersubsidi berjalan mulus.

(pimp.gtn.ntb)

Pos terkait