MPI, MALANG – Praktik lancung, ugal-ugalan, dan dugaan kuat adanya jaringan mafia pasar yang terorganisir kembali mengoyak urat nadi perekonomian rakyat kecil di Kabupaten Malang. Pasar Sayur Karangploso kini menjadi panggung teatrikal penipuan berkedok administrasi legal, di mana para pedagang kecil dijadikan sapi perah oleh oknum-oknum tak bertanggung jawab yang meraup keuntungan pribadi hingga puluhan juta rupiah per lapak.
Modus operandi yang digunakan terbilang sangat rapi, berani, dan mengarah pada tindak pidana murni: Penipuan (Pasal 378 KUHP), Penggelapan (Pasal 372 KUHP), serta dugaan kuat Pemalsuan Dokumen Negara.
Modus Keruk Uang Rakyat: “Lapak Fiktif” di Atas Lahan Parkir Nasib tragis dialami oleh Ngadiono, seorang pedagang sayur yang harus menelan pil pahit kehilangan uang sebesar Rp70 juta. Berharap bisa memiliki tempat usaha yang stabil demi menyambung hidup keluarganya,

Ngadiono tergiur tawaran oknum untuk membeli lapak permanen di Blok D66 yang sebelumnya ia sewa. Tanpa curiga, pada 29 Maret 2026,
Ngadiono menggelontorkan uang muka sebesar Rp10 juta, dan langsung melunasinya dengan mentransfer Rp40 juta keesokan harinya. Total dana yang dikuras dari kantong pedagang kecil ini mencapai Rp70 juta.
Ironisnya, setelah memegang Surat Hak Penempatan resmi, Ngadiono justru diusir dan dilarang berjualan oleh pihak lain saat mencoba menempati lokasi. Alasan pengusiran tersebut sangat mencengangkan: Lapak Blok D66 yang dijual oleh oknum tersebut ternyata merupakan fasilitas umum (Fasum) berupa area parkir pasar!
”Saya menerima surat hak penempatan dan mencoba menempati lokasi yang ditunjukkan. Namun saat saya berjualan, ada pihak yang menyampaikan bahwa lokasi tersebut merupakan area parkir,” ungkap Ngadiono dengan nada kecewa mendalam saat membeberkan borok ini kepada awak media, Rabu lalu (10/6).
Akibat kebiadaban ini, Ngadiono hanya bisa bertahan jualan selama satu hari.
Demi menyelamatkan modal dagangnya yang kian menipis, ia terpaksa keluar uang lagi untuk menyewa tempat lain.
Aroma Busuk Dokumen Backdate (Tanggal Mundur).
Kejahatan ini tidak hanya berhenti pada penjualan objek fiktif. Hasil investigasi terhadap dokumen yang diterima Ngadiono membongkar adanya indikasi maladministrasi akut dan manipulasi surat menyurat.
Surat Hak Penempatan yang dipegang Ngadiono secara ajaib tercantum diterbitkan pada tahun 2023. Padahal, transaksi dan penyerahan uang baru terjadi pada Maret 2026. Lebih licik lagi, masa berlaku surat tersebut sengaja dipatok akan berakhir pada November 2026. Ini adalah bukti nyata adanya upaya sistematis untuk menjebak pedagang dalam kontrak mati yang cacat hukum sejak awal.
Praktik kotor ini nyatanya bukan kejadian tunggal. Sunanik, seorang pedagang buah dan sayur yang sudah berpeluh keringat di Pasar Karangploso sejak tahun 2014, juga menjadi korban sistem pengelolaan pasar yang amburadul dan korup.
Meskipun Sunanik telah patuh membayar biaya administrasi dan pengurusan lapak, hingga detik ini ia tidak pernah menerima Surat Hak Penempatan Berjualan (SHPB). Haknya dirampas, status hukumnya digantung, dan ia dibiarkan terlunta-lunta.
”Saya sudah beberapa kali menanyakan perkembangan pengurusan surat hak penempatan, tetapi sampai sekarang belum ada kejelasan. Saat ini saya berjualan berpindah-pindah di area parkir pasar,” tutur Sunanik pedih.
Sunanik mengaku masih mengantongi bukti pembayaran resmi sejak awal pembukaan pasar pada tahun 2015. Namun, untuk rentetan pembayaran lanjutan yang diminta secara personal oleh oknum penentu kebijakan pasar, ia hanya bisa bersandar pada bukti rekaman percakapan.
Menanggapi meledaknya skandal ini di publik, Kepala Bidang Pengelolaan Pasar dan Pedagang Kaki Lima (PKL) Disperindag Kabupaten Malang, Laili Aliyah, buru-buru mengeluarkan statement normatif. Ia menegaskan bahwa lapak pasar tradisional adalah aset publik yang tunduk pada aturan ketat dan mutlak dilarang keras untuk diperjualbelikan.
”Lapak pasar bukan untuk diperjual belikan. Kami tegaskan hal itu. Kami akan melakukan cek lapangan ke kepala pasar Karangploso dan paguyuban untuk mengetahui persoalan yang terjadi,” cetus Laili.
Namun, publik dan para pedagang kini tidak butuh sekadar retorika atau janji “cek lapangan”. Pernyataan tegas Disperindag bahwa lapak tidak boleh diperjualbelikan justru menjadi bom waktu yang menegaskan bahwa tindakan oknum di Pasar Karangploso adalah tindakan ilegal, pungutan liar, dan perampokan uang rakyat secara terang-terangan!
Jika Disperindag Kabupaten Malang, Kepala Pasar Karangploso, dan Paguyuban Pedagang tidak mampu menyelesaikan masalah ini secara konkret dalam waktu singkat—termasuk mengembalikan uang puluhan juta milik pedagang serta memberikan kepastian hukum tempat berjualan—maka patut diduga ada pembiaran (omission) atau bahkan keterlibatan sistemik dari dalam.
Kasus ini sudah memenuhi unsur yang sangat matang untuk diseret ke ranah hukum. Satgas Saber Pungli Jawa Timur dan Aparat Penegak Hukum (Polres Malang/Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang) harus segera turun tangan tanpa harus menunggu laporan formal. Geledah aliran dana dari rekaman transaksi para pedagang, periksa oknum yang menerbitkan surat kedaluwarsa bertanggal mundur tersebut, dan bersihkan Pasar Karangploso dari lintah darat berseragam!
Rakyat kecil mencari sesuap nasi dengan memeras keringat, bukan untuk diperas oleh mafia pasar yang berlindung di balik ketiak kekuasaan. Usut tuntas, atau hadapi pengadilan rakyat! *













