MPI | SURABAYA – Subdit Tipidter Ditreskrimsus Polda Jatim Tangkap komplotan tindak pidana penyalahgunaan LPG (Liquefied Petroleum Gas) yang disubsidi oleh pemerintah.
Kasus itu melibatkan tersangka berinisial RH, berperan sebagai pemodal atau pemilik usaha PY berperan sebagai penyuntik, TL berperan sebagai penyuntik dan RN berperan sebagai penyuntik.
Kabid Humas Polda Jatim Kombes Jules Abrahan Abast didampingi Wadirreskrimsus Polda Jatim AKBP Lintar dan Kasubdit Tipidter AKBP Damus Asa, Selasa (10/6/20250 mengatakan, kasus itu terjadi di Kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang pada 3 Juni 2025
Modus Operandi, bahwa pelaku RH ( pemilik usaha ) melakukan pembelian tabung LPG 3 Kg di wilayah Kabupaten Jombang dan Wilayah Kab. Malang kemudian oleh pelaku RH dibantu saudara RN, TL, PY memindahkan isi tabung LPG 3 Kg yang bersubsidi tersebut ke tabung 12 Kg non subsidi.
Kronologis Perkara pada Selasa, 3 Juni 2025 sekira pukul 11.30 WIB, penyidik Unit II Subdit IV Tipidter Ditreskrimsus Polda Jatim melakukan penyelidikan di Wilayah Kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang.
Saat itu didapati pelaku RH Dkk sedang melakukan pemindahan isi tabung LPG 3 kg bersubsidi ke tabung LPG 12 kg non subsidi dengan cara tabung LPG 3 kg diletakan diatas tabung 12 kg kemudian isi tabung dipindahkan dengan menggunakan alat berupa pen.
Pelaku rata rata bisa menghasilkan tabung 12 kg sebanyak 40-50 tabung dalam sehari setelah itu oleh pelaku RH tabung LPG 12 kg tersebut dijual.
Barang bukti yang diamankan antara lain berupa Tabung LPG ukuran 12 Kg keadaan isi sebanyak 10 Tabung, Tabung LPG ukuran 12 kg keadaan kosong sebanyak 110 tabung, Tabung LPG ukuran 3 kg keadaan isi sebanyak 150 tabung, Tabung LPG ukuran 3 Kg dalam keadaan kosong sebanyak 45 tabung, Tabung LPG ukuran 5,5 kg keadaan kosong, buah timbangan, buah tang, toples karet sil, toples segel, tas segel bekas, buah ember, unit mobil pick up carry dan 15 buah Pen (alat untuk memindahkan isi tabung)
Bahwa atas tindakan tersangka RH DKK tersebut, membuat kerugian negara yang ditimbulkan kurang lebih sebesar Rp 228.000.000, sedangkan untuk keuntungan yang di peroleh oleh tersangka RH selama 4 bulan kurang lebih sebesar Rp 384.000.000.
Akibat perbuatnnya, tersangka dijerat pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHPidana.
Sedang ancaman hukuman pidana paling lama 6 tahun dan denda paling tinggi Rp 60 miliar. (*)













