MPI, Tangerang, Banten – Suparman Ketua Departemen Satgas & Investigasi-Basus D-88 Lembaga Aliansi Indonesia (LAI) dan Badan Penelitian Aset Negara (BPAN) Banten, meminta kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Tinggi (KEJATI) Banten.

Suparman meminta pelaksana hukum segera mengusut tuntas persoalan Situ atau Rawa Cipondoh yang kembali dan tengah menjadi sorotan. Dan mengingat tercantumnya logo KPK dan KEJATI Banten yang tertuang tulisan pada Plang yang berdiri di sisi rawa/situ Cipondoh kota Tangerang tersebut.
Plang tersebut bertuliskan Tanah Milik Pemerintah Provinsi Banten. DALAM PENGAWASAN. KPK, KEJATI BANTEN, KANWIL BPN, KEMENTERIAN PUPR.
Plang tersebut, berdiri di sisi rawa/situ Cipondoh, dimana tempat tersebut bekas reklamasi Proyek Revatilisasi yang telah distop oleh pemerintah provinsi Banten pada tahun 2020. “Iya ada di Proyek yang menelan pagu anggaran sebesar Rp. 9,6 Milyar,” ungkap Suparman kepada awak media. Jumat siang (08/11/2023).
Adapun hal yang di sorot oleh Suparman atau biasa disapa cing Parman dari Departemen Satgas & Investigasi – Basus D-88. Lembaga Aliansi Indonesia. Badan Penelitian Aset Negara. Diantaranya :
1. Terkait persoalan lahan aset rawa/situ Cipondoh yang berkurang, berdasarkan data yang saya miliki pengukuran pada Tahun 1988/1989 yang luas awal 142.00 Hektare (Ha) menyusut menjadi 119.43 (Ha) dan terus berkurang.
2. Terkait persoalan timbulnya 16 sertifikat. Berdasarkan sumber BPK, dalam rilis berita, adanya temuan BPK terkait 16 sertifikat di lahan rawa/situ Cipondoh tersebut.
3. Terkait persoalan Proyek Revitalisasi rawa/situ Cipondoh yang direklamasi pada tahun 2020, dan distop Gubernur dan DPRD Banten, proyek yang menelan pagu anggaran sebesar 9,6 Milyar.
4. Terkait persoalan proyek Penataan situ Cipondoh 2022 ,yang menelan pagu anggaran sebesar 24,5 Milyar. Diduga kuat adanya kecurangan, dimana pemenang tender hanya turun 1% (satu persen) dan dugaan lainnya yang ramai jadi sorotan beberapa pemberitaan di media.” Tandas Suparman
Untuk itu Suparman meminta kepada Institusi KPK atau KEJATI Banten sebagai Aparat Penegak Hukum (APH), dimana Institusi tersebut tercantum ikut serta dalam pengawasan aset rawa/situ Cipondoh tersebut, untuk mengusut tuntas beberapa persoalan yang menyangkut situ/rawa cipondoh.
“Dan dari aset lahan yang menyusut / hilang, dan juga timbulnya 16 sertifikat serta persoalan proyek Revitalisasi Tahun 2020 dan Penataan situ/rawa cipondoh 2022 melalui Dinas PUPR Banten. Uang mana anggarannya bersumber dari APBD provinsi Banten.” Tutupnya. (*)













