MPI, Sumenep – Berdasarkan informasi dari MS dapat menghimpun, bahwa Pengawasan Kegiatan Bongkar Muat (B/M), Bahan Bakar Minyak (BBM) di Pulau Sepanjang diduga sangat merugikan pemilik kapal Cahaya Maulida yang mengangkut BBM Proyek PT. MGA.
Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016, tentang Jenis dan Tarif. Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.
1. Biaya 1% dari tarif jasa bongkar muat / pelayanan Berdasarkan: PP PNBP (saat ini PP 15 Tahun 2016 tentang jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Perhubungan Untuk Kapal yang melakukan kegiatan di terminal.
2. Tarif jasa yang berlaku pada PT. Pelindo III Cabang Tanjung Perak untuk kapal yang melakukan kegiatan di terminal.
Kalau merujuk pada aturan Pemerintah yang sudah di tetapkan, Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Sapeken seakan – akan membuat aturan sendiri, yang tentunya sangat merugikan masyarakat.
Menurut MS melalui sambungan telpon WhatsApp, kalau biaya Pengawasan Bongkar Muat kapal Cahaya Maulida GT 180 oleh pihak Syabandar, KUPP Kelas III Sapeken Capt. Mochammad Djumari, SE,. MM.M.Mar. Penata TK I (III/d), mematok tarif Rp17.000.000,-
” Yang itu pak biaya Pengawasan Bongkar Muat BBM Kapal Cahaya Maulida di Pulau Sepanjang , itu dari PT MGA pak Andi langsung bayar ke pak Djumari Rp. 17.000.000,- ” jelas MS melalui sambunga telpon Whatsapp, Minggu (06/08/2023).

Sampai berita ini tayang, Kepala KUPP Kelas III Sapeken Mochammad Djumari, sewaktu dikonfirmasi melalui sambungan telponnya by WhatsApp, Senin 07 Agustus 2023 lalu, sekira pukul 10:20, ia pun tidak merespon. “Padahal hpnya dalam keadaan online dan kondisi berdering.” Jelas awak media.
Di tempat yang berbeda Ketua Lembaga Independen Pengawas Keuangan (LIPK) Sayfidin, akan melengkapi data untuk membuat laporan soal dugaan Pungli di KUPP Kelas III Sapeken – Sumenep Jawa Timur.
(Gusno)













