MPI, JAKARTA – Toko kosmetik terpantau kamera awak media yang berlokasi diJjl. Krendang Tengah kelurahan Krendang, kecamatan Tambora, Jakarta barat.
Diduga toko obat di samping masjid menjual obat keras tanpa izin resmi. Aktivitas ilegal ini membuat warga sekitar resah, terutama karena letaknya yang sangat dekat dengan tempat ibadah.

Obat keras daftar jenis golongan type G tersebut seperti Tramadol dan eximer, seharusnya dijual di apotik resmi yang sudah mengantongi izin dan seharusnya siapa pun yang membeli obat keras daftar jenis golongan G tersebut harus dalam pengawasan medis.
“Kegiatan Ini sangat mengganggu, apalagi di dekat tempat ibadah, seolah tidak hormati karena di sebelahnya ada aktivitas yang jelas-jelas itu melanggar hukum, ” ujar salah satu tokoh masyarakat setempat yang enggan disebut namanya. Senin (4/8/2025).
Warga berharap Aparat Penegak Hukum (APH) segera menindak tegas toko tersebut, mengingat dampak negatif peredaran obat keras tanpa izin dapat merusak generasi muda dan ketertiban masyarakat.
Pantauan awak media di lokasi, toko tersebut terlihat seperti tempat penjualan kosmetik pada umumnya. Namun, berdasarkan informasi warga dan temuan di lapangan, toko ini juga menjual obat keras golongan G yang seharusnya hanya didapat dengan resep dokter.
Menurut warga setempat yang juga tidak disebutkan namanya dimedia ini, “toko ini memang berkamuflase aja sebagai toko kosmetik, namun kebanyakan remaja yang membeli di toko tersebut hanya membeli obat keras, seperti Tramadol. Toko tersebut nama pemilik berinisial ARM.” Paparnya.
Tindakan seperti ini jelas melanggar hukum Dan dapat dijerat sesuai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 106 ayat (1) “Sediaan farmasi hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar.” pasal Pasal 196. Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000, 00 (satu miliar rupiah).”
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan Pasal 63 ayat (1) “Setiap orang dilarang mengedarkan dan/atau memberikan obat keras tanpa resep dokter.
Disisi lain, warga sekitar khawatir, peredaran obat keras tanpa resep dokter tersebut bisa membahayakan para generasi muda dan juga akan mengganggu ketertiban lingkungan. Warga juga berharap adanya pengawasan rutin dari APH dan juga dari instansi terkait agar praktik penjualan obat ilegal tidak kembali terjadi di wilayah mereka.
Warga berharap APH segera menindak tegas aktivitas toko tersebut, mengingat dampak negatif peredaran obat keras tanpa izin dapat merusak generasi muda dan ketertiban masyarakat. “Kami meminta kepada pihak kepolisian dan instansi terkait, diharapkan dapat menindaklanjuti temuan ini demi menjaga ketertiban dan mencegah peredaran obat-obatan berbahaya yang tanpa izin resmi.” Tutup salah satu warga di sekitar. **
(Team/Red)













