Bantuan Hibah Ternak Sapi di Dusun Cepet Desa Kendal Mati Semua, APH Diharap Turun Tangan Lakukan Penyelidikan

Ilustrasi gambar sapi bantuan hibah dari pemerintah

MPI | NGAWI  – Bantuan dana hibah Rp.100 juta untuk kelompok masyarakat (Pokmas) di Dusun Cepet, Desa Kendal, Kecamatan Kendal, Kabupaten Ngawi dari Pemprov Jatim lewat aspirasi anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di tahun 2017 untuk membeli 4 ekor sapi yang semuanya dipelihara sendiri oleh Dirin selaku ketua pokmas, akan tetapi sapi itu bukannya berkembang biak justru semua mati semua karena penyakit mulut dan kuku (PMK).

Bacaan Lainnya

“Hal itu disampaikan oleh Dirin selaku ketua pokmas di Dusun Cepet Desa Kendal kepada awak media ini, pada Selasa (29/07/25) siang dirumahnya. “Benar pada tahun 2017 saya mendapatkan dana hibah Rp.100 juta untuk membeli sapi. Saya membeli 4 ekor sapi betina. Tapi 4 ekor sapi itu sudah mati semua dan sudah saya laporkan ke pak Tarno, karena pak Tarno adalah simpatisan dari salah satu partai, dan dia (pak Tarno) yang dipercaya oleh anggota DPR tersebut sebagai perantara untuk menyalurkan dana hibah,” terangnya.

“Saat awak media ini bertanya kepada Dirin, mengapa dana hibah Rp.100 juta hanya dibelikan 4 ekor sapi betina, bukankah sapi betina harganya lebih murah, dan umumnya sapi betina di wilayah Kabipaten Ngawi jarang yang per ekor harganya mencapai Rp.20 juta /Rp. 25 juta? Apakah dalam menerima dana Rp.100 juta ada potongan  20 persen?…Dia (Dirin) menjawab iya memang ada potongan, malah lebih dari 20 persen, wajarlah mas, pak Tarno itu ibarat talang kalau dilewati air ya pasti basah,”terangnya.

Saat awak media ini melakukan penelusuran dan menemui beberapa warga yang rumahnya berdekatan dengan ketua pokmas yang berada di :

  1. Dusun Cepet Desa Kendal Ketua Pokmas Dirin
  2. Dusun Ngijo Desa Kendal Ketua Pokmas Tarno
  3. Dusun Jerukgulung Desa Patalan Ketua Pokmas Hadi Winarto
  4. Dusun Bedingin Desa Dadapan Ketua Pokmas Sutrisno

Mayoritas mereka tidak tahu menahu terkait dana hibah yang diterima ketua pokmas tersebut. Sebagian warga juga ada yang curiga dulunya pembentukan pokmas sampai pembuatan proposal untuk pengajuan bantuan hibah itu sudah tidak beres dan datanya direkayasa. Masak pemerintah memberikan bantuan pada pokmas perorangan saja, aneh bantuan sapi dari pemerintah kok cuma dikasai ketua pokmas sendiri, dan akhirnya juga sudah dihabiskan oleh ketua pokmasnya,” terang warga sambil tertawa.

Diduga kuat sapi – sapi bantuan hibah dibeberapa pokmas tersebut sudah habis karena dijual, kalau mungkin ada yang mati ya cuma sebagian. Diduga dulu pembentukan pokmas dan pembuatan proposal pengajuannya bagaimana patut dipertanyakan. Lewat pemberitaan media ini mewakili keluhan beberapa warga memohon : 

  • Inspektorat  dan Dinas Peternakan Pemprov Jatim dimohon segera turun tangan melakukan audit lapangan.
  • Aparat penegak hukum (APH) agar menelusuri keberadaan bantuan yang hilang dan meminta pertanggung jawaban kepada ketua pokmas dan pengurusnya selaku penanggung jawab kelompok.
  • Pemerintah desa segera memfasilitasi dan memediasi serta membuat laporan ke intansi terkait.
  • Jika terbukti terjadi penyelewengan, masyarakat berharap proses hukum ditegakkan secara transparan agar kasus serupa tidak terulang. Tindakan seperti ini jelas mencoreng tujuan program dari  pemerintah yang ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat.
  • “Kami hanya minta keadilan dan transparansi. Jangan sampai ada mafia bantuan yang memperkaya diri sendiri dari program yang mengatas namakan  masyarakat,” tegas warga.

Tindakan penyelewengan atau penyalah gunaan bantuan hibah ternak dan aset negara seperti yang diduga terjadi dalam  masalah diatas, mempunyai konsekuensi hukum. Berikut dasar hukum dan regulasi yang relevan:

  • Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
  • Pasal 2 dan 3 menyebutkan bahwa setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri yang dapat merugikan keuangan negara, dapat dipidana paling singkat 4 tahun penjara.
  • Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Hibah Daerah
  • Mengatur bahwa setiap hibah yang diterima oleh kelompok masyarakat harus dicatat, dipertanggung jawabkan, dan digunakan sesuai peruntukannya.
  • Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 41/Permentan/OT.140/8/2014 tentang Pedoman Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian
  • Mengatur secara rinci tentang mekanisme pengadaan, distribusi, hingga pelaporan penggunaan bantuan pemerintah (termasuk hibah ternak sapi).
  • UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

Pasal 59 ayat (3): Barang milik negara (hibah) yang tidak digunakan sesuai peruntukannya, atau tidak dipertanggung jawabkan, dapat dikenakan sanksi hukum.

(Tim : bersambung)

Pos terkait