Oleh: Sukamdi
(Dosen STIT Madina Sragen)
Hari ini, 15 September 2025, dunia memperingati Hari Demokrasi Internasional ke-18. Momentum ini bukan sekadar ritual tahunan, melainkan ajakan untuk merenungkan kembali perjalanan demokrasi yang penuh dengan ujian dan persimpangan. Demokrasi tidak pernah berjalan mulus; ia selalu berada di antara dua kutub: idealisme yang menjunjung tinggi nilai konstitusi, dan pragmatisme politik yang kerap melahirkan penyimpangan.
Dalam dua dekade terakhir, perjalanan demokrasi di Indonesia menunjukkan dinamika yang kompleks. Demokrasi konstitusional yang berlandaskan UUD 1945 pasca-amendemen telah didukung oleh berbagai regulasi turunan. Misalnya, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menegaskan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (LUBER JURDIL) sebagai roh pemilu demokratis. Demikian pula, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik mengatur fungsi partai sebagai sarana pendidikan politik bagi masyarakat. Bahkan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan pentingnya desentralisasi untuk memperluas partisipasi publik di tingkat lokal.
Secara normatif, regulasi demokrasi di Indonesia telah memberikan fondasi yang kokoh bagi penyelenggaraan negara. Undang-undang yang mengatur pemilu, partai politik, dan pemerintahan daerah telah dirancang untuk memastikan demokrasi berjalan sesuai prinsip konstitusi. Namun, praktik politik yang terjadi di lapangan sering kali tidak sejalan dengan semangat regulasi tersebut. Para elit politik justru memperlihatkan kecenderungan pada praktik transaksional yang mengabaikan nilai demokrasi substantif. Masyarakat pun menghadapi tantangan berupa lemahnya literasi politik yang membuat partisipasi mereka kurang rasional. Disinformasi yang berkembang melalui media sosial semakin memperparah kualitas demokrasi dengan menciptakan opini publik yang bias. Kondisi ini akhirnya menyingkap adanya kesenjangan nyata antara norma hukum yang ideal dan praktik politik yang terjadi dalam realitas sosial.
Paradoks demokrasi di Indonesia semakin nyata ketika pada satu sisi ia menjanjikan ruang kebebasan berpendapat dan partisipasi rakyat, tetapi pada sisi lain justru menampilkan kecenderungan oligarki, konsentrasi kekuasaan, serta melemahnya fungsi lembaga pengawasan. Kondisi kontradiktif ini menunjukkan bahwa demokrasi kita sedang berada di titik persimpangan yang menentukan arah perjalanan bangsa. Pada tahap ini, diperlukan keberanian kolektif untuk mengambil sikap: apakah demokrasi akan terus direduksi menjadi prosedur elektoral yang bersifat seremonial, ataukah ia benar-benar diarahkan sebagai instrumen yang menegakkan cita-cita konstitusional. Sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, tujuan utama penyelenggaraan negara adalah menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan demikian, demokrasi harus ditempatkan bukan semata sebagai mekanisme politik, tetapi sebagai sarana strategis untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemaslahatan bangsa secara menyeluruh.
Secara global, demokrasi kini dihadapkan pada tantangan serius yang tidak dapat dipandang ringan. Fenomena populisme politik yang mengatasnamakan kedekatan dengan rakyat, dalam praktiknya, sering justru melemahkan prinsip checks and balances yang menjadi roh demokrasi modern. Pada saat yang sama, lemahnya kapasitas dan independensi institusi demokrasi memberikan celah luas bagi berkembangnya praktik koruptif dan penyalahgunaan kekuasaan. Situasi ini menunjukkan bahwa keberlangsungan demokrasi tidak bisa hanya disandarkan pada legitimasi elektoral, tetapi harus diperkuat dengan regulasi yang konsisten dan dijalankan tanpa diskriminasi. Lembaga-lembaga demokrasi juga dituntut berfungsi secara profesional, independen, dan akuntabel agar mampu menjaga keseimbangan kekuasaan. Di samping itu, partisipasi publik harus didorong pada level rasional dan kritis, sehingga rakyat tidak mudah terjebak dalam retorika populis yang manipulatif. Dengan kombinasi regulasi yang kuat, lembaga yang sehat, dan warga yang cerdas, demokrasi akan mampu bertahan menghadapi ancaman global sekaligus relevan sebagai sistem yang menegakkan keadilan dan kesejahteraan bersama.
Hari Demokrasi Internasional ke-18 memberikan momentum penting bagi bangsa Indonesia untuk melakukan refleksi mendalam atas perjalanan demokrasi yang telah ditempuh. Demokrasi bukan sekadar prosedur elektoral, melainkan sistem nilai yang seharusnya menegakkan keadilan, kesetaraan, dan partisipasi publik yang bermakna. Namun, realitas politik menunjukkan bahwa praktik transaksional, lemahnya literasi politik masyarakat, serta derasnya arus disinformasi kerap menggerus makna sejati demokrasi. Kondisi ini menuntut kesadaran kolektif agar demokrasi tidak berhenti sebagai jargon, melainkan benar-benar menjadi instrumen perubahan sosial.
Di sisi lain, demokrasi kita juga menghadapi tantangan global yang semakin kompleks. Populisme politik yang sering mengatasnamakan kepentingan rakyat justru melemahkan mekanisme checks and balances, sementara institusi demokrasi yang rapuh membuka ruang bagi praktik koruptif. Situasi ini memperlihatkan bahwa demokrasi hanya dapat bertahan apabila ditopang oleh regulasi yang konsisten, lembaga yang berfungsi independen, serta partisipasi publik yang rasional dan kritis. Tanpa fondasi itu, demokrasi berisiko menjadi formalitas tanpa substansi.
Dengan demikian, Hari Demokrasi Internasional ke-18 layak dimaknai sebagai peringatan sekaligus ajakan ganda. Peringatan agar kita senantiasa waspada terhadap tanda-tanda kemunduran demokrasi, dan ajakan untuk memperkuat komitmen kolektif dalam merawat cita-cita demokrasi sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945. Persimpangan sejarah ini akan menentukan wajah bangsa di masa depan—apakah demokrasi hanya berhenti sebagai retorika formal, atau benar-benar menjadi jalan menuju kesejahteraan, keadilan, dan kemaslahatan umat.













