Diduga APH Polsek Kelapa Dua Tutup Mata Dengan Maraknya Peredaran Tramadol & Eximer

MPI, Kelapa dua, Kabupaten Tangerang, Banten – Diduga belum tersentuh oleh Aparat Penegak Hukum (APH) Polsek Kelapa Dua, penjual obat daftar G jenis Tramadol dan Eximer berkedok counter Handphone diwilayah Kelapa Dua tepatnya di Jl. Kelapa Dua Raya No.168, Kelapa Dua, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, Senin (16/04/2024).

Bermodus menjual sembako penjual obat terlarang tersebut berhasil meraup keuntungan sangat besar, hingga bisa berkordinasi dengan lancar tiap bulannya kepada oknum Aparat Penegak Hukum (APH) yang jaraknya hanya satu kilometer antara Polsek Kelapa Dua dengan lokasi toko yang menjual serta mengedarkan obat terlarang daftar G jenis Eximer dan Tramadol.

Hal demikian ini dibenarkan oleh penjual / penjaga toko yang tidak mau di sebut namanya pada saat dikonfirmasi oleh awak media mengatakan, bahwa benar, dirinya menjual obat terlarang jenis Tramadol dan eximer.

Kami menjual “Satu butir tramadol dengan harga Rp.10.000,”ucapnya kepada awak media

Masih dengan penjual, sekarang ini mahal, apalagi Eximer lebih mahal harganya, bang.

Edwar selaku Ketua Lembaga Perlindungan Konsumen Republik Indonesia (LPK-RI) DPW Banten akrab di sapa Bopo sangat menyayangkan kepada pihak Kepolisian khususnya Polsek Kelapa Dua Polres Tangerang Selatan tidak bisa menindak peredaran obat terlarang jenis Tramadol & Eximer diwilayah hukumnya.

Perlu anda ketahui, bahwasanya jarak antara Toko yang menjual obat terlarang tersebut hanya beberapa Kilometer dari Polsek Kelapa Dua.Jelasnya

Edwar juga menambahkan, bahwa obat Eximer dan Tramadol adalah jenis obat keras Golongan-G yang penggunaannya harus dalam pengawasan dan resep dokter, karena apabila salah dalam konsumsi penggunaannya, akan menyebabkan efek samping pada kesehatan,” Imbuhnya

“Bagi para pelaku usaha yang memperjual-belikan kedua jenis obat golongan-G tersebut tanpa ijin edar dari Dinkes maupun BPOM, dapat dijerat dengan pasal 435 undang-undang nomor 17 tahun 2023 penganti pasal 196 UUD No 36 tentang kesehatan dengan ancaman hukuman pidana 10 tahun penjara,” tutupnya.

Pewarta : Irwan
Narsum : Edward Ketua DPD LPK-RI Prov Banten

Pos terkait