Oleh: Sukamdi
(Dosen STIT Madina Sragen)
OPINI, MPI – Rotasi jabatan Kepala Dinas Pendidikan Sragen baru-baru ini menimbulkan gelombang tanya di tengah masyarakat. Di balik keputusan administratif yang tampak formal, muncul dugaan bahwa prinsip meritokrasi pondasi utama tata kelola aparatur sipil negara telah tergeser oleh logika like and dislike. Fenomena ini menuntut pembacaan rasional dan kritis terhadap arah kebijakan birokrasi daerah, terutama dalam sektor strategis seperti pendidikan.
Secara yuridis, rotasi jabatan merupakan kewenangan kepala daerah yang diatur dan sah menurut hukum. Namun, Pasal 72 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) menegaskan bahwa pengisian jabatan harus berlandaskan prinsip merit sistem yang menilai dan menempatkan pegawai berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara objektif. Dengan demikian, setiap rotasi jabatan wajib memiliki dasar penilaian yang rasional, berbasis data kinerja, dan dapat diuji secara administratif.
Ketika pejabat yang terbukti berprestasi justru diturunkan tanpa argumentasi profesional yang transparan, maka kebijakan tersebut tidak hanya mengabaikan asas meritokrasi, tetapi juga bertentangan dengan semangat reformasi birokrasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Regulasi tersebut mengamanatkan pola karier berbasis prestasi, bukan berbasis loyalitas personal atau pertimbangan politis. Jika prinsip ini diabaikan, maka kebijakan publik kehilangan legitimasi rasionalnya dan berubah menjadi praktik administratif yang sarat kepentingan.
Dalam sistem pemerintahan yang modern, rasionalitas kebijakan publik menuntut keseimbangan antara kewenangan dan akuntabilitas. Birokrasi pendidikan, sebagai ujung tombak pembangunan sumber daya manusia, semestinya dipimpin oleh figur dengan rekam jejak kinerja yang terukur dan kemampuan adaptif terhadap perubahan kebijakan. Mutasi yang tidak berbasis evaluasi obyektif justru menurunkan moral aparatur, memutus kesinambungan program, dan mengganggu stabilitas organisasi publik.
Rotasi jabatan memang sah secara hukum, tetapi legitimasi moral dan administratifnya baru diakui jika dilaksanakan berdasarkan prinsip good governance: transparansi, keadilan, dan akuntabilitas. Ketika kebijakan mutasi dijalankan tanpa transparansi, publik akan menafsirkan bahwa keputusan diambil bukan karena kebutuhan organisasi, melainkan karena dinamika kekuasaan. Dalam konteks ini, rotasi pejabat bukan lagi instrumen penguatan sistem, tetapi indikasi lemahnya tata kelola pemerintahan berbasis kinerja.
Kritik ini bukan bentuk penolakan terhadap kewenangan kepala daerah, melainkan ajakan untuk menegakkan rasionalitas kebijakan publik. Pendidikan tidak boleh menjadi ruang eksperimen politik jabatan. Loyalitas personal tidak dapat menggantikan integritas profesional. Sistem meritokrasi adalah pilar yang menjamin bahwa setiap aparatur dihargai karena kinerjanya, bukan karena kedekatannya.
Sragen perlu meneguhkan kembali komitmennya pada meritokrasi sebagai prinsip utama dalam birokrasi daerah. Pemerintah daerah harus berani menegakkan keadilan administratif dan memastikan setiap keputusan rotasi dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, etika, dan publik. Menempatkan orang yang tepat di posisi yang tepat bukan hanya semboyan birokrasi, melainkan amanat konstitusional dan moral.
Jika kepentingan terus mengalahkan kinerja, maka yang hilang bukan hanya pejabat berprestasi, tetapi juga rasionalitas pemerintahan dan kepercayaan rakyat terhadap sistem. Pendidikan adalah investasi masa depan; karenanya, ia harus dikelola dengan logika kinerja, bukan selera kekuasaan.













