KRA Dwi Indrotito Soroti Dualisme Tahta Keraton tentang Legitimasi Penobatan KGPAA Purbaya Dipertanyakan

MPI, Surakarta – Upacara Jumenengan (penobatan) yang menetapkan Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Anom (KGPAA) Ha Mangkunegoro Sudibyo Rajaputra sebagai Sampeyan Dalem Ingkang Sinuhun Kanjeng Susuhunan (SISKS) Pakubuwana XIV, Sabtu (15/11/2025) di Keraton Surakarta Hadiningrat, alih-alih meredakan konflik, justru memicu reaksi keras dari kalangan adat dan trah Keraton, terutama dari Paguyuban Kawula Keraton Surakarta (Pakasa) wilayah daerah.


​
​Prosesi penobatan Gusti Purbaya di Bangsal Manguntur Tangkil kawasan Siti Hinggil, yang dihadiri para Sentana dan Abdi Dalem, menambah permasalahan dualisme kepemimpinan yang lagi memanas. Konflik ini semakin panas lantaran sebelumnya, KGPH Hangabehi, kakak kandung Gusti Purbaya, telah lebih dulu dinobatkan sebagai SISKS Pakubuwana XIV oleh Lembaga Dewan Adat (LDA) yang mewakili faksi keluarga inti dan sentana.

​Penobatan Gusti Purbaya ini seolah menjadi aksi balasan atas klaim LDA, menciptakan kondisi di mana Keraton Surakarta kini memiliki dua figur yang sama-sama mengklaim tahta Pakubuwana XIV.

​KRA Dwi Indrotito Pradoto Adiningrat SH. MM Angkat Bicara
​Sebagai salah satu tokoh adat dari Paguyuban trah Keraton yang memiliki basis massa kuat di Jawa Timur, Ketua Pakasa Malang Raya, Kanjeng Raden Adipati (KRA) Dwi Indrotito Pradoto Adiningrat, S.H., M.M., segera angkat bicara. Pernyataan tegasnya menyoroti keabsahan dan prosedur penobatan yang baru saja digelar.

​”Kami di Pakasa Malang Raya melihat bahwa prosesi yang dilakukan untuk mengangkat Gusti Purbaya sebagai Sinuhun masih menyimpan persoalan legitimasi yang mendasar” ujar KRA Dwi Indrotito saat dihubungi.

​Ia menegaskan bahwa persoalan penting seperti status Putra Mahkota yang sah dan rujukan pada Paugeran Keraton (aturan adat) yang diyakini oleh seluruh trah Keraton belum tuntas disepakati. Menurutnya, penetapan raja bukan sekadar seremoni, melainkan urusan sakral yang harus berlandaskan adat dan hukum yang ketat.

​”Keputusan Mahkamah Agung (MA) mengenai kondisi kesehatan almarhum Sinuhun PB XIII dan status Permaisuri merupakan dasar yang kuat bagi LDA. LDA bertindak sesuai Paugeran dan itu disaksikan oleh keluarga inti PB XII dan PB XIII. Hal ini adalah fakta sejarah dan hukum yang tidak bisa diabaikan,” tegas tokoh bergelar Adipati ini, menggarisbawahi dukungan LDA terhadap KGPH Hangabehi.

​KRA Dwi Indrotito menyoroti dua hal utama yaitu terkait ketidakjelasan status Putra Mahkota dan ketidaksesuaian rujukan Paugeran Keraton dalam penobatan Purbaya.
​
​Kehadiran KRA Dwi Indrotito Pradoto Adiningrat SH. MM dalam polemik ini menjadi sorotan karena kapasitas gandanya. Selain memimpin organisasi Paguyuban dari Keraton Surakarta di wilayah Malang Raya, ia juga dikenal sebagai praktisi hukum dan budayawan. Kombinasi latar belakang ini menjadikan pernyataannya memiliki bobot adat dan legal yang kuat.

​”Sebagai pihak yang peduli terhadap kelangsungan budaya Jawa dan paugeran Keraton, kami tidak bisa hanya diam melihat carut-marut ini. Tata cara pengangkatan raja adalah urusan yang sangat sakral yang harus dijaga dari kepentingan sesaat,” ungkap KRA Dwi Indrotito.

​Untuk menjamin ditegakkannya Paugeran Keraton dan kejelasan hukum, KRA Dwi Indrotito Pradoto Adiningrat SH. MM secara terbuka menyatakan kesiapan untuk memberikan pendampingan dan konsultan hukum pihak dari KGPH Hangabehi dalam menghadapi potensi konflik hukum yang timbul akibat dualisme kepemimpinan ini.

​”Kami siap memberikan pendampingan hukum. Ini bukan soal menang atau kalah, tetapi soal menjaga martabat dan marwah Keraton Surakarta Hadiningrat agar tetap berdiri tegak di atas landasan adat dan hukum yang benar,” pungkasnya. (Papih)

Pos terkait