MPI, Labuhanbatu Sumut – Sejumlah warga Desa Sei Rakyat menyatakan kekecewaannya terhadap Penjabat (Pj) Kepala Desa Sei Rakyat Tahun Anggaran (T/A) 2024, inisial SHS diduga ingkar janji dalam kesepakatan pengembalian sejumlah uang DD dan ADD. Desa Sei Rakyat Kecamatan Panai Tengah Kabupaten Labuhanbatu Propinsi Sumatera Utara. Kamis, (10/7/2025).

Kesepakatan pengembalian uang tersebut sebelumnya telah disetujui secara bersama dalam sebuah pertemuan resmi, Jumat, (4 Juli 2025) lalu, yang dihadiri oleh tokoh masyarakat, perwakilan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), juga dari pihak Kepolisian, namun hingga kini, komitmen tersebut belum juga terealisasi.
“Kami sudah bersabar dan memberi waktu sesuai kesepakatan, tapi janji itu tidak ditepati. Ini mencederai kepercayaan masyarakat.” Ujar salah satu tokoh masyarakat.
Mantan Pj Kepala Desa Sei Rakyat Tahun Anggaran (T/A) 2024 sebelumnya telah menyatakan sesuai dengan hasil musyawarah bersama Mahasiswa aksi damai Aliansi Mahasiswa Peduli Hukum (AMPH) bersama tokoh Pemuda dan tokoh Masyarakat, Pj Kepala Desa T/A 2024 inisial (SHS) bersama bendahara inisial (S) kesediaan untuk mengembalikan sisa Silpa kurang lebih Rp 77.000.000,_(Tujuh puluh tujuh juta rupiah) paling lama 7 Juli 2025.
“Kami minta ada tindak lanjut dari Inspektorat. Ini bukan masalah kecil, ini menyangkut uang rakyat.” tegas salah satu tokoh Masyarakat yang tidak mau disebut namanya.
Sementara itu, Ketua BPD Desa Sei Rakyat, Herlin Harahap mengatakan akan segera memanggil Pj Kepala Desa untuk meminta penjelasan dan mencari solusi atas masalah ini.
“Kami tidak ingin persoalan ini berlarut – larut. Jika memang ada pelanggaran, maka harus ada pertanggungjawaban.” Ujar Ketua BPD.
Aliansi Masyarakat Peduli Hukum (AMPH) menduga adanya indikasi penyelewengan DD/ADD yang merugikan masyarakat. Desa Sei Rakyat Kecamatan Panai Tengah Kabupaten Labuhanb Jumat, (4/7/2025) lalu.
Koordinator Lapangan AMPH, Edi Syahputra Ritonga, menyebut bahwa sejumlah kegiatan yang tercantum dalam APBDes tidak terlaksana sesuai perencanaan, sementara anggaran telah dicairkan.
Adapun bunyi dalam surat perjanjian yang ditanda tangani oleh Mantan Pj Kades dan Plt Bendahara disertai materai, mereka bersedia memulangkan sisa uang ADD dan DD sebesar Rp 77.000.000,_ (Tujuh puluh tujuh juta rupiah) ke rekening Desa Sei Rakyat pada 07 Juli 2025, namun sampai saat ini tak kunjung dipulangkan.”
Berdasarkan investigasi di lapangan, ditemukan adanya indikasi dugaan korupsi yang terjadi di Pemerintahan Desa Sei Rakyat, Kecamatan Panai Tengah, Kabupaten Labuhanbatu Propinsi Sumatera Utara dalam penggunaan anggaran T/A 2024 sebesar kurang lebih Rp 255.000.000,_ (Dua ratus lima puluh lima juta rupiah).
Adapun dugaan penggunaan anggaran fiktif yang masih sementara diketahui yaitu, Biaya pelaksanaan koordinasi dari Desa ke Kecamatan dan Kabupaten, belanja beasiswa berprestasi /masyarakat kurang mampu, honorarium KPM, Pengadaan buis, penimbunan jalan Dusun XIV, penimbunan jalan pertanian Dusun Xlll, penimbunan jalan pertanian Dusun IX, pembuatan tempat istrahat di TPU, penimbunan lapangan bola, dan sisa pembayaran BPJS pekerja rentan.
Atas perihal tersebut, kami akan segera melaporkan oknum Mantan Pj Kades dan Plt Bendahara ke pihak APH dalam waktu dekat ini, atas dugaan korupsi.” pungkas Edi.
Sementara itu, Jumat, (4 Juli 2025) lalu, Mantan Pj Kepala Desa Sei Rakyat 2024, Siti Hazizah Siregar mengatakan, “LPJ DD T/A 2024 kegiatan fiktif sebenarnya bukan fiktif, tapi tidak dilaksanakan. Fiktif itu ,dilaporkan ada, tapi tidak dilaksanakan. Dilaporkan tidak ada pelaksanaan,” sebutnya Jumat, 4 Juli 2025 lalu.
Ketua BPD Desa Sei Rakyat, Herlin Harahap “Membenarkan uang sebanyak Rp 255.000.000,_(Dua ratus lima puluh lima juta rupiah) tersebut belum dikembalikan. Dan setelah di lakukan pembahasan ternyata sudah di kembalikan pada tgl 1 juli 2025, senilai Rp135.000.000,_ juta dan akan mengembalikan sisa nya,” ujarnya. (KY71)













