Melawan Lupa, Sangsi Administrasi LKPP kepada 27 Pejabat Kota Tangerang

MPI, TANGERANG – Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang akan memotong tunjangan tambahan penghasilan (TTP) bagi 27 pejabat eselon III setelah pihak dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)  menemukan adanya kecurangan dalam proses sertifikasi yang dilakukan oleh para pejabat itu terbukti menggunakan Jasa joki.

“LKPP menganulir sertifikasi karena 27 pejabat itu dinilai telah melakukan pelanggaran integritas,” kata Kepala Inspektorat Kota Tangerang, Dadi Budaeri, dilansir dari koran.tempo.co pada tayangan Online, Rabu (02/10/2019).

Hal tersebut kembali dipertanyakan oleh awak Media, Achmad Sujana atau Joe’na yang sebagai Pemimpin Redaksi di Media Patroli Indonesia (MPI) dan juga sebagai aktivis di salah satu Organisasi / Forum Wartawan Daerah Indonesia. “Apakah sangsi administrasi itu telah dijalankan sesuai prosedur yang diatur oleh LKPP ? Dan terkait status sertifikasi Barjas nya mungkin bisa terindikasi lebih dan bisa mendapatkan sangsi yang lebih dari itu.” Ujarnya.

Masih kata Tokoh Pemuda yang selalu berkiprah menyoroti berbagai hal terkait kegiatan masyarakat dan pengawasan di instansi pemerintahan yang kerap kali disapa Bang Joe. “Untuk melawan lupa dan menjadi perhatian dan evaluasi di administrasi Pemerintah Kota Tangerang kita masih harus membahas ini dan juga terus mengkoreksi pihak Pemkot supaya menjadi lebih baik, tertib dan transparan di ranah publik yang membutuhkan kota Tangerang dengan pelayanan terbaik.” Ungkapnya, Rabu (29/11/2023) dalam obrolan santainya, disaat ia berdiskusi dengan para awak media.

Dirinya pun meminta pihak dari Badan Kepegawaian Sumber Daya Manusia (BKSDA) kota Tangerang menjelaskan  bagaimana perkembangan sangsi para pejabat eselon III tersebut. “Saya akan meminta keterangan lebih lanjut terkait proses sangsi administrasi yang telah berjalan ke BKSDM kota Tangerang dan juga mempertanyakan ke Inspektorat di Kota Tangerang untuk status Jabatan 27 eselon tersebut setelah sertifikasi Barjas mereka ga jelas.” Imbuhnya.

“Disinyalir proses sangsi administrasi itu tidak berjalan sesuai ketentuan LKPP, apakah sangsi itu masuk dalam sangsi daftar hitam…? Saya juga akan meminta rekan-rekan media turut mengawasi hal tersebut.” Pungkasnya.

(*Red)

Pos terkait