Pengadilan Negeri Mempawah Gelar Sidang Lanjutan Perkara Pidana Dugaan Perampasan Kamera Wartawan di SPBU

Facebooktwitterlinkedinrssyoutubeinstagrammailby feather

Patroli-indonesia.com, Mempawah, KALBAR- Pengadilan Negeri Mempawah Menggelar sidang lanjutan perkara Pidana dugaan Perampasan dan tindakan kekerasan Menghalangi tugas Wartawan yang di alami oleh salah seorang Wartawan BI yang dilakukan oleh salah seorang oknum Karyawan SPBU Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat, berinisial Fsl, Kamis, (29/09/2022)

“Dari hasil liputan langsung beberapa Wartawan Provinsi Kalimantan Barat dari awal sidang dimulai dalam agenda pemeriksaan dan keterangan para saksi yang dihadirkan para pihak berjalan sedikit alot di karenakan para pihak saling mempertahankan argumen yang telah tertuang dalam BAP dan menjadi rujukan dalam keterangan maupun kesaksian untuk pihak Jaksa maupun Hakim saat itu sempat beberapa kali menegur tersangka FL karena kurang koperatif, sopan dalam bersikap di ruangan sidang yang sedang berjalan.

Bacaan Lainnya

“Dalam wawancara usai agenda sidang di gelar menurut Suheri Nasrul selaku Ketua Dewan Pimpinan Daerah Persatuan Wartawan Republik Indonesia (DPD-PWRI) Provinsi Kalimantan Barat kepada sejumlah awak media , dirinya sangat berharap kepada pihak Jaksa dan Hakim Pengadilan Negri Mempawah yang menangani perkara ini dapat keadilan yang berdasarkan UU.

“Sebelum melakukan tuntutan dan putusan terhadap tersangka (Fsl-red) dapat “melirik” dan“Membuka” Undang-undang Pers No.40 Tahun 1999,” Pintanya.

Alasannya sudah cukup jelas dikarenakan pada saat korban mendapatkan dugaan tindakan kekerasan oleh oknum karyawan SPBU, pada saat itu korban sedang menjalani tugasnya sebagai Jurnalis dan alat pendukung dari wartawan sempat di rampas sehingga mengalami kerusakan, sehingga Ismail selaku Insan Pers membawa kasus ini ke meja Hakim

Cakupan serta isi dalam UU Pers No.40 Tahun 1999 sudah cukup jelas,selain mengatur hak dan kewajiban wartawan dalam menjalani tugas jurnalistiknya juga mengatur Sangsi Pidana dan Perdata bagi Pihak yang menghalang- halangi wartawan dalam menjalani tugas Peliputan suatu Peristiwa serta kejadian, setiap wartawan juga dalam menjalani tugas jurnalistiknya berhak mendapatkan Perlindungan hukum dan wartawan mempunyai Pengaruh besar dalam aspek setiap kehidupan,Sosial Berbangsa dan bernegara.

“Sementara Ismail Djayusman sebagai korban mendapatkan dugaan tindakan kekerasan oleh oknum SPBU,korban sedang menjalani tugasnya selaku Jurnalistik beliau juga selaku ketua (DPC-PWRI)Persatuan wartawan Republik Indonesia Kabupaten Kubu Raya Kalimantan Barat “kepada sejumlah wartawan
dia mengatakan, harapan “saya kepada Majelis Hakim ini undang undang harus di tegak kan sesuai prosedur yang berlaku dan kami juga tidak akan melawan undang- undang itu karena undang undang itu adalah produk Negara jangan di mainkan jadi saya minta keputusan ini betul betul adil dari penegak hukum.” Tegasnya.

“Lebih lanjut Ismail memaparkan Yang perlu saya sampai kan di sini kalau tadi hakim juga mengatakan tidak boleh mengambil dokumentasi menggunakan Hp di SPBU,”sementara Pemerintah saat ini juga sudah mengeluarkan sistem aplikasi My Pertamina QR Code ini juga mengunakan Hp dan akan Di Legalkan Penggunaanya di SPBU kalau ini melemahkan tuntutan maka tentu ada ketidak adilan dalam kasus ini dialami mungkin semua Wartawan yang nanti akan meliput Berita Yang ada di lingkungan SPBU dan ini akan sangat menyimpang dari tugas dan fungsi Sebagai wartawan.

“Apa lagi saat ini kenaikan Harga Minyak di semua wilayah di Indonesia sangat berarti agar semua aspek kehidupan menjamin kesejahteraan Rakyat agar kita semua bisa mengawasi agar tidak terjadi penyimpangan.

“Yang ke Dua pada saat saya mengambil dokumentasi menggunakan HP sementara pengantri minyak itu juga menggunakan Hp dan Hp nya juga aktif padahal lebih dekat di tempat pengisian itu dan lebih lama lagi mereka di sana menunggu Dirigennya penuh dari pada saya melakukan peliputan.selain itu pula pada pengantri minyak juga menggunakan (Dirigen plastik ) kita bisa lihat tadi Video yang di putar oleh kejaksaan saat persidangan berlangsung ,

“Saya sebagai korban pasal-pasal yang di terapkan jangan mengabaikan hak wartawan karena jelas di atur di undang undang di negara Kesatuan Republik Indonesia, harus jelas penyesuaian walau tidak tertuang dalam BAP yang di terapkan oleh penyidik yang di serahkan kepada jaksa pada saat ini
untuk menjadi acuan dalam putusan Hakim.

Kita akan menyerahkan sepenuh nya kepada Hakim untuk menilai dan memutus kan kasus yang di alami oleh wartawan agar keadilan menjadi perlindungan atas karya Insan Pers Kedepannya ,

“yang terakhir saya mengucapkan terimakasih kepada rekan -rekan media dan rekan -rekan relawan laskar Anti korupsi Indonesia(LAKI) dari awal hingga hari ini selalu mengikuti perkembangan dari pada kasus yang saya alami.”Pungkasnya.

(Tim/Sep)

Facebooktwitterlinkedinmailby feather
 

Pos terkait