MPI, Ciamis Jawa Barat – Cawapres nomor urut 3, Mahfud MD datang ke Pondok Pesantren Al-Quran Cijantung Ciamis menghadiri acara Dialog Kebangsaan dengan para Ulama se-Priangan Timur, dengan tema ” Kiyai & Pesantren sebagai Sentrum Kultural Penguatan Demokrasi, Hukum, dan HAM Untuk Kedaulatan NKRI, ” Jumat (15/12/2023).

Gema sholawat dari para santri dan penampilan tarian saman dari santriwati menyambut kedatangan Mahfud saat memasuki Aula Pondok Pesantren tempat acara dilangsungkan.
Acara dibuka dengan pembacaan ayat suci Al-Quran kemudian dilanjutkan dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Mars Ya Lal Wathon, lalu acara dilanjutkan dengan tawassul yang dipimpin oleh K.H. Oni Syahroni.
Seiring dengan semangat kebersamaan, seluruh peserta acara dengan khidmat mendoakan kebaikan dan kesuksesan niat baik Prof. Mahfud dalam berkontribusi untuk kemajuan Indonesia. Diharapkan doa ini menjadi energi positif untuk setiap langkah beliau bersama-sama dengan H. Ganjar Pranowo dalam membangun bangsa untuk kedaulatan NKRI.
KH. Drs. O. Nur Muhammad, MM., selaku pimpinan dan perwakilan keluarga besar Pondok Pesantren Cijantung Ciamis, dalam sambutannya menyampaikan pernyataan sikap mendukung penuh niat dan maksud kedatangan Prof. Mahfud pada acara Dialog Kebangsaan.
“Saya tekankan pentingnya peran kiyai dan pesantren dalam memperkuat nilai-nilai demokrasi, hukum, dan hak asasi manusia (HAM) untuk menjaga kedaulatan NKRI, saya percaya bahwa harapan-harapan dari kalangan kiyai dan pesantren yang dititipkan kepada Prof. Mahfud sabagai aktor negarawan cum akademisi dapat terlaksana dengan penuh perhatian dan tanggung jawab.” Ucapnya
Acara Dialog kebangsaan diawali Mahfud dengan memaparkan sejarah tentang Indonesia
“Arti Halaqah yang mempunyai harfiah berbicara membahas saling tukar pikiran dialog, negara indonesia menurut konsep NU yang di adopsi MUI adalah negara produk perjanjian suci atau perjanjian luhur negara hasil kesepakatan,
negara inklusif kosmopolitan sama dengan madinah. ” Tuturnya
Mahfud memaparkan sejarah negara dan sejarah islam dalam dialognya ditutup dengan mendengarkan aspirasi masyarakat.
Salah satunya aspirasi datang dari Persatuan Guru Madrasah (PGM) Asep Rizal Asyari saat melakukan orasi kebangsaan. Asep menyampaikan supaya para guru ngaji dan guru madrasah diperhatikan. Mengingat selama ini guru ngaji hanya dibayar Rp 300 ribu per bulan.
Menanggapi hal itu, Mahfud Md berjanji akan memperhatikan guru ngaji atau guru madrasah. Menurutnya hal tersebut sudah terprogram di agenda pasangan Ganjar-Mahfud untuk menginventarisir guru madrasah yang selama ini kurang diperhatikan.
“Sudah terprogram kan di agenda kami, menginventarisir guru madrasah yang selama ini kurang diperhatikan, marbot masjid juga kerja di masjid tidak ada yang memikirkan siapa yang kasih makan. Akan didata semua nanti akan dikasih untuk biaya perawatannya,” ungkapnya.
Dalam kesempatan tersebut, ada juga salah satu audiens yang menyinggung soal pandangan bahwa wakil presiden hanya merupakan ban serep tidak punya otoritas tertentu.
Mahfud menjelaskan jika wakil presiden juga memiliki tugas tidak ada istilah ban serep karena kalau kepemimpinan itu mau bekerja efektif tentu dengan berbagi tugas.
“Sebelumnya saya juga sudah meminta kepada Ketua Umum PDI Perjuangan Ibu Megawati Soekarnoputri, bahwa saya sebagai wakil presiden ingin diberi akses untuk mengawasi Politik, Hukum dan Keamanan. Kan bisa jadi atasnya Polhukam, ” ujarnya
Mahfud pun menambahkan jika pengambilan keputusan dilakukan dengan berkordinasi antara presiden dan wakilnya.
“Pengambilan keputusan tetap presiden. Nanti saya koordinir, menangani langsung dan beri rekomendasi ke presiden yang langsung disampaikan juga ke publik, ” tutupnya.
Acara Dialog ditutup dengan Pembacaan Deklarasi Barisan Lauhil Mahfud, dari para Kiayi dan pesantren yang hadir.
Mereka dengan tegas menyatakan dukungan dan mendeklarasikan diri sebagai bagian dari Barisan Lauhil Mahfud. Mereka menyadari pentingnya bersatu demi mewujudkan cita-cita luhur bangsa dan menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, demokrasi, serta hak asasi manusia untuk kedaulatan NKRI.
Nay













