Refleksi Filosofis dan Empiris 80 Tahun Kemerdekaan Indonesia: Antara Euforia Simbolik dan Substansi Kedaulatan

Burhan Ibnu Hazin, S.Th.I., M.Pd.
(Dosen STIT Madina Sragen)

Pada tahun 2025, Indonesia memperingati 80 tahun kemerdekaan—sebuah usia yang mencerminkan kedewasaan politik sekaligus menuntut kedalaman refleksi filosofis dan empiris. Filsafat politik klasik, seperti dijelaskan oleh John Locke dan Jean-Jacques Rousseau, mengajarkan bahwa kemerdekaan bukan hanya kebebasan negatif terhadap penjajahan eksternal, melainkan kebebasan positif: kemampuan suatu bangsa untuk menentukan arah pembangunan, menegakkan keadilan, dan membangun tatanan yang beradab secara mandiri.(Yelubayev & Olay, 2025) Namun, euforia peringatan seperti upacara, lomba tradisional, dan simbol-simbol keindahan nasional kerap menyamarkan kerutan-kerutan realitas struktural yang belum diselesaikan. apakah kemerdekaan ini benar-benar telah memerdekakan seluruh rakyat, atau baru segelintir kelompok saja?

Pertanyaannya adalah, apakah kemerdekaan yang dirayakan benar-benar telah memerdekakan seluruh rakyat, atau hanya dinikmati oleh segelintir kelompok tertentu? Kemerdekaan sejati tidak sebatas seremoni pengibaran bendera, pawai, atau lomba-lomba meriah yang sekadar menghadirkan hiburan sesaat. Ia merupakan momen refleksi untuk menegaskan kembali tujuan berbangsa: membebaskan pikiran dari kebodohan, membebaskan rakyat dari kemiskinan, dan membebaskan negara dari ketergantungan. Meskipun lomba panjat pinang atau makan kerupuk bisa menjadi simbol kebersamaan, substansi kemerdekaan yang sesungguhnya terletak pada kerja keras kolektif membangun pendidikan yang mencerahkan, ekonomi yang mandiri, dan politik yang memanusiakan.

Data BPS menunjukkan bahwa pada Maret 2025, persentase penduduk miskin turun menjadi 8,47 %, dari 9,03 % pada Maret 2024, dengan jumlah warga miskin menjadi 23,85 juta jiwa (Badan Pusat Statistik Indonesia 2025). Namun, laju penurunan ini masih jauh dari keadilan sosial yang inklusif. Bahkan, kemiskinan ekstrem masih dialami oleh sekitar 0,85 % populasi—sekitar 2,38 juta orang—meski mengalami perbaikan dibandingkan Maret 2024 (1,26 %). Ketimpangan distribusi pendapatan juga masih menganga; rasio Gini tercatat sebesar 0,375 pada Maret 2025, turun tipis dari 0,381 di September 2024, dan perbedaan antara perkotaan (0,395) dan perdesaan (0,299) tetap signifikan. ( antaranews.com, 2025),

Korupsi, yang dapat dikatakan sebagai kanker moral dalam birokrasi dan pemerintahan, masih menjadi hambatan utama bagi tercapainya kemerdekaan substantif. Menurut Transparency International Indonesia (2024), Indeks Persepsi Korupsi Indonesia tahun 2024 tercatat sebesar 37 dari 100, menempatkan negara ini pada peringkat ke-99 dari 180 negara, menunjukkan adanya perbaikan meski masih jauh dari kondisi ideal. Presiden melaporkan keberhasilan pemerintah dalam menyelamatkan sekitar Rp 300 triliun dari praktik korupsi, termasuk melalui upaya membongkar kartel pangan serta penguasaan lahan ilegal seluas 3,1 juta hektar (apnews.com, 2025). Langkah-langkah ini merupakan terobosan penting, namun efektivitas reformasi dalam menembus akar struktur kekuasaan yang menumbuhkan praktik korupsi perlu diuji lebih lanjut.

Panen deforestasi juga mencoreng wajah kemerdekaan ekologi. Pada 2024, deforestasi netto terjadi seluas 175,4 ribu hektar, berasal dari deforestasi bruto 216,2 ribu hektar dikurangi reforestasi 40,8 ribu hektar (TheJakartaPost 2025). Ini menunjukkan bahwa kemerdekaan yang dibanggakan juga dibayar mahal dengan kerusakan lingkungan, sesuatu yang mengkhianati tanggung jawab antar-generasi sebagaimana diajarkan dalam etika lingkungan modern.

Secara filosofis, kondisi ini menyeruak sebagai ironi: bangsa yang merdeka secara formal ternyata masih terjerat kemiskinan, ketimpangan, korupsi, dan rusaknya lingkungan. Filosofi keadilan distributif (Rawls), moralitas publik (Aristoteles), serta tanggung jawab ekologis (Leopold, Naess) menjadi kerangka kritis untuk menelaah capaian kemerdekaan ini.( Stanford Encyclopedia of Philosophy 1996) Euforia perayaan tanpa evaluasi substantif hanya menciptakan rutinitas memori kolektif tanpa makna, seperti jembatan emas para pendiri bangsa yang berhenti di tengah tampak indah, tapi tak pernah ditapaki sampai ujung. Indonesia merdeka bukan hanya soal seremonial, melainkan soal apakah setiap warga benar-benar dilepaskan dari belenggu strata sosial, moral, dan struktural. Tanpa refleksi berbasis data dan filosofi, kemerdekaan ke-80 akan berakhir hanya sebagai monumen indah, bukan sebuah realitas merdeka yang sesungguhnya.

Kemerdekaan yang kita rayakan saban tahun sering kali terjebak dalam formalitas simbolik. Upacara, lomba rakyat, hingga gegap gempita pawai memang penting sebagai pengikat kebersamaan, namun tanpa evaluasi substantif, semua itu hanya menjadi pesta sesaat. Realitas menunjukkan, bangsa yang telah delapan dekade merdeka ini masih berkutat dengan kemiskinan yang membelenggu jutaan orang, ketimpangan ekonomi yang melebar, korupsi yang merusak sendi kepercayaan publik, dan degradasi lingkungan yang mengancam generasi mendatang. Secara filosofis, hal ini menunjukkan adanya jurang antara kemerdekaan formal yang tertulis dalam teks konstitusi dengan kemerdekaan substantif yang seharusnya dirasakan rakyat dalam kehidupan sehari-hari.

Di sinilah relevansi pemikiran para filsuf hadir. Rawls menekankan keadilan distributif agar setiap warga memiliki kesempatan yang sama; Aristoteles menegaskan moralitas publik sebagai dasar hidup berbangsa; sementara Leopold dan Naess mengingatkan tentang tanggung jawab ekologis yang tak boleh diabaikan. Tanpa menegakkan prinsip-prinsip ini, kemerdekaan hanya berhenti pada seremonial kosong. Refleksi berbasis data dan filsafat diperlukan agar kemerdekaan ke-80 bukan sekadar monumen indah, melainkan benar-benar menjelma dalam bentuk keadilan sosial, tata kelola bersih, serta keberlanjutan lingkungan yang berpihak pada rakyat banyak. Bersatu Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju.

Pos terkait