Lombok , NTB – Patroli-indonesia.com –
Baru – baru ini sedang banyak dibicarakan masalah warga masyarakat yang meninggal dunia , baik dalam maupun luar Daerah, ataupun luar Negeri menjadi bahan pembincangan publik.Terlebih yang ikut bersuara Ketua DPD PDI Perjuangan NTB (H Rachmat Hidayat) diberbagai media online , menyatakan agar bagaimana Pemerintah Daerah Nusa Tenggra Barat bisa menyiapkan anggaran biaya untuk membantu pemulangan jenazah warganya yang meninggal di rumah sakit.
Menurutnya “Penyiapan atau pengalokasian anggaran tersebut pada RAPBD dinilai sangat perlu di masukkan dikarenakan hal tersebut tebilang sangat mendesak.Diketahui bersama bahwa biaya ambulans untuk pemulangan jenazah kerap kali menjadi masalah atau beban berat bagi begitu banyak keluarga yang sedang ditimpa musibah/duka,yang dimana biasa terjadi pada masyarakat yang meninggal dunia,”Ungkapnya
SBMI NTB juga ikut bersuara dan Sangat mendukung apa yang disampaikan oleh Anggota DPR RI (H.Rahmat Hidayat) , Bahwasanya sangat perlu untuk dialokasikannya anggaran biaya tersebut dan pemerintah NTB Perlu menyegerakan pembahansan terkait usulan/masukan yang baik tersebut,”tutur Ketua SBMI NTB (Usman,S.Pd).30/02/2023
Begitu banyak masyarakat kita fi Nusa Tenggara Barat ini yang masih terbilang tidak mampu , yang semestinya mendapat perhatian oleh pemerintah,khususnya bagi kalangan masyarakat yang ada keluarganya meninggal dunia,baik di Rumah Sakit dalam maupun luar daerah,terlebih lagi bagi warga masyarakat yang menjadi PMI di luar negeri,”.
Demi membantu meringankan beban masyarakat , tentunya terkait hal hal yang selama ini menjadi beban yang dirasakan oleh masyarakat kita di NTB,sangat perlu dan penting kiranya agar keluar dari kesulitan dan apa yang menjadi mereka dapat terbantukan,”terang Usman (Ketua SBMI).
Selama ini ” kata Usman , biaya pemulangan jenazah bagi warga masyarakat terbilang sangat besar dan tidak sedikit pula warga masyarakat kita mengeluhkannya.
“Lanjut Usman…
Ia juga mengatakan bahwa tidak hanya yang meninggal di dalam atau luar daerah saja yang harus di bantu, para Pekerja Migran Indonesia kita yang berasal dari NTBpun harus juga diperhatikan.kita ketahui bersama bahwa begitu banyak warga masyarakat kita di NTB,yang ke luar negeri untuk bekerja sebagai Buruh Migran/Pekerja Migran Indonesia (PMI) karena faktor ekonomi, hutang piutang, perceraian, nganggur karena tidak adanya lapangan pekerjaan, faktor hutang, tidak memiliki tempat tinggal dan lainya.Menjadi PMI kadang adalah pilihan terkahir buat mereka untuk keluar dari masalahnya.Nah untuk itu hal hal terkait dengan berbagai persoalan merekapun harus mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah,”ungkap Usman.
Bagi PMI yang prosudural/Legal , biayanya di tanggung oleh pemerintah pada program zero cos, namun bagaimana dengan PMI yang bermasalah dan ilegal,”Tanya Usman,S.Pd. Para PMI kita yang meninggal dunia baik Legal maupun Ilegal yang sudah terlanjur berada di luar negeri , sangat banyak keluarga mereka yang terbilang kurang ataupun tidak mampu membiayai pemulangan jenazah atas keluaraga mereka yang bila mana terdapat ada yang meninggal dunia.Untuk itu saya atas nama Ketua SBMI (Serikat Buruh Migran Indonesia)NTB sangat mendukung Pemerintah NTB untuk melakukan terobosan,menyiapkan atau mengalokasikan anggaran untuk pemulangan jenazah untuk para CPMI,PMI yang bermasalah di luar maupun dalam negeri,”.
Kami sangat berharap kepada Bapak Gubernur juga kepada Anggita DPRD Prov.NTB agar peraturan daerah(PERDA) maupun Peraturan Gubernur (PERGUB)tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) Nusa Tenggara Barat, yang sudah di bahas oleh DPRD Provinsi NTB pada bulan Nopember 2022 lalu, yang membahas 6 perda termasuk perda tentang Perlindungan PMI, agar segera di syahkan untuk mengurangi permasalahan bagi COMI,PMI yang selama ini terjadi bagi para pencari kerja atau Buruh Migran yang ke luar negeri,”tutup Usman,S.Pd(Ketua SBMI)
(Den)
